Mataram, Nusantara Info: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong jajaran Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia untuk beradaptasi dengan digitalisasi pelayanan publik.
“Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik agar bisa semakin cepat, efisien,” kata Bima dalam sambutan dan pengarahannya mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil II Tahun 2024 di Mataram, NTB, Senin (4/11/2024).
Wamendagri Bima menjelaskan, tren dunia sudah mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang serba digital.
“Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri berarti ketinggalan zaman. Pengambilan keputusan berangsur-angsur akan sangat mengandalkan AI (Artificial Inteligence). Kita bertanya, AI jauh lebih cepat menjawab daripada Staf Ahli, Staf Khusus dan Litbang,” terangnya.
Selain itu, Bima Arya juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang semakin masif, semakin aktif di berbagai macam platform. Artinya, banyak yang harus diakselerasikan oleh pemerintah dan harus siap infrastruktur serta harus siap untuk tata kelola yang lebih lincah dan adaptif.
“Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tapi menyesuaikan, lincah, fleksibel dan adaptif. Kemudian selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Bima mengakui, masalah Dukcapil cukup ribet dan lumayan rumit. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan saling berkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten, masalah Dukcapil akan lebih baik ke depannya.
Rakornas Dukcapil II 2024 berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 4-6 November 2024 dan mengangkat tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional”.
Rakornas dihadiri para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendagri, Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Pj Wali Kota Mataram, Forkopimda Provinsi NTB, Direktur Utama Perum Peruri, Kepala Dinas Dukcapil dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia serta dihadiri lebih dari 1.066 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Dukcapil serta Pejabat Administrator yang menangani Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.
Selain peserta yang hadir secara langsung, Rakornas juga diikuti secara daring oleh peserta melalui Zoom dengan kapasitas hingga 1.000 partisipan, serta disiarkan langsung melalui kanal Youtube, Instagram, dan Tiktok resmi Ditjen Dukcapil.
Wamen Bima Arya meyakini, Rakornas kali ini menjadi kesempatan strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai core data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus mendukung portal layanan digital pemerintah INAPas, INAKu, dan INAGov.
“Lewat portal-portal ini serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single sign on atau akses masuk tunggal, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, mendorong transformasi digital nasional,” pungkasnya. (*)
