Bogor, Nusantara Info: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya langkah strategis untuk menyikapi dinamika Transfer ke Daerah (TKD). Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/9/2025).
Dalam forum tersebut, Mendagri meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda). Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pusat tetap terlaksana secara efektif di daerah meski terjadi perubahan mekanisme TKD.
“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika Transfer ke Daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” tegas Tito Karnavian.
Mendagri mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dengan demikian, Pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai Undang-Undang, termasuk pelayanan dasar masyarakat.
Empat Langkah Strategis untuk Pemda
Dalam arahannya, Mendagri memaparkan empat langkah penting bagi pemerintah daerah:
- Efisiensi Anggaran
Pemda diminta melakukan penghematan pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. - Menggali Potensi Pendapatan Baru
Pemda didorong mencari sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, pajak air tanah, serta menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan berusaha dan optimalisasi BUMD. - Memanfaatkan Program Prioritas Nasional
Mendagri mendorong sinergi Pemda dengan agenda prioritas pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan di daerah masing-masing. - Inovasi dan Terobosan Kreatif
Daerah diminta berani melahirkan inovasi sesuai potensi lokal. Tito mencontohkan langkah Pemprov Kepulauan Riau yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura sebagai model pemberdayaan ekonomi daerah.
“Daerah harus berani mencari terobosan baru. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tandasnya.
Konsinyering untuk Rencana Kerja Komprehensif
Forum konsinyering RKA Tahun 2026 ini dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemendagri berlangsung secara komprehensif. Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, sementara Mendagri melakukan pendalaman untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dengan arahan tersebut, pemerintah pusat berharap Pemda mampu menjaga stabilitas fiskal, melanjutkan program prioritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik meski di tengah perubahan kebijakan transfer dana. (*)
