Jakarta, Nusantara Info: Bank Dunia resmi menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country). Kenaikan status ini menjadi pengakuan atas kemajuan ekonomi kedua negara, sekaligus membuka babak baru dengan tantangan yang lebih besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan mencapai status negara maju.
Berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia, negara berpendapatan menengah atas merupakan negara dengan Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income/GNI) per kapita tahun 2025 sebesar 4.636 hingga 14.375 dolar AS atau sekitar Rp83 juta hingga Rp258 juta per tahun.
Vietnam berhasil mencatatkan GNI per kapita sebesar 4.970 dolar AS (sekitar Rp89 juta), sedangkan Filipina mencapai 4.850 dolar AS (sekitar Rp87 juta). Dengan capaian tersebut, kedua negara kini berada dalam kelompok yang sama dengan Malaysia, Thailand, dan Indonesia dalam klasifikasi pendapatan Bank Dunia.
Didorong Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat
Mengutip laporan Fortune pada Jumat (3/7/2026), Bank Dunia menyebut kenaikan status tersebut dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat di kedua negara.
Vietnam dinilai berhasil memanfaatkan lonjakan ekspor dan arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), terutama sebagai dampak pergeseran rantai pasok global akibat perang dagang Amerika Serikat dan China.
Sepanjang 2025, ekonomi Vietnam tumbuh 8 persen, menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Amerika Serikat pun tetap menjadi pasar ekspor terbesar bagi negara tersebut.
Pemerintah Vietnam kini memasang target yang lebih ambisius, yakni menjaga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata 10 persen hingga akhir dekade dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Untuk mendukung target tersebut, Hanoi menggulirkan berbagai reformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur berskala besar, termasuk proyek kereta cepat senilai 67 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.202 triliun yang akan menghubungkan Hanoi dengan Ho Chi Minh City.
Filipina Tetap Tumbuh di Tengah Bencana
Berbeda dengan Vietnam yang bertumpu pada ekspor, pertumbuhan Filipina dinilai lebih merata di berbagai sektor ekonomi.
Ekonomi negara tersebut tumbuh 4,4 persen sepanjang tahun lalu, meskipun diterpa Topan Super Ragasa dan fenomena El Nino yang menyebabkan kerugian sekitar 24 juta dolar AS atau sekitar Rp430 miliar.
Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan mengatakan pemerintah tetap menjaga arah pembangunan meski menghadapi tekanan global maupun domestik.
“Meski menghadapi guncangan global dan domestik, kami terus mengejar pertumbuhan yang inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan tetap berada di jalur agenda pembangunan,” ujarnya dalam pernyataan resmi pada 2 Juli 2026.
Lembaga ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan ekonomi Vietnam masih akan tumbuh 7,4 persen pada 2026, sedangkan Filipina diperkirakan mencapai 5,3 persen.
Kedua angka tersebut masih berada di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN yang diperkirakan sebesar 4,6 persen.
Tantangan Baru: Middle-Income Trap
Meski naik kelas, para ekonom mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya justru baru dimulai.
Profesor Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura, Khuong Minh Vu, menilai status baru tersebut merupakan pencapaian penting karena menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi kedua negara.
Namun, ia mengingatkan bahwa banyak negara gagal melanjutkan lompatan menuju kelompok negara maju karena terjebak dalam middle-income trap atau jebakan pendapatan menengah.
“Begitu sebuah negara masuk kelompok berpendapatan menengah atas, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi jauh lebih sulit,” katanya.
Menurut Khuong, ketika keunggulan biaya tenaga kerja murah mulai hilang, negara harus mampu bertransformasi menuju ekonomi yang berbasis produktivitas, inovasi, teknologi, dan industri bernilai tambah tinggi.
Ia menilai Vietnam perlu mempercepat reformasi kelembagaan sekaligus memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) agar mampu mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Risiko Berkurangnya Pembiayaan Murah
Status sebagai negara berpendapatan menengah atas juga membawa konsekuensi terhadap akses pembiayaan internasional.
Negara dengan kategori tersebut berpotensi memperoleh lebih sedikit pinjaman berbunga rendah atau pembiayaan lunak dari lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia, karena dinilai telah memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik.
Artinya, pemerintah harus semakin mengandalkan penerimaan domestik, investasi swasta, dan efisiensi fiskal untuk membiayai pembangunan.
Belajar dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa naik status belum tentu menjadi jaminan menuju negara maju.
Malaysia telah berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas selama 37 tahun, Thailand selama 15 tahun, dan Indonesia selama enam tahun.
Ketiganya umumnya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang hingga berada di bawah 5 persen, sehingga belum mampu menembus kategori negara berpendapatan tinggi.
Kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi Vietnam dan Filipina agar tidak hanya mengandalkan ekspor atau tenaga kerja murah, tetapi juga memperkuat inovasi, transformasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi struktural.
Sementara itu, Vietnam melaporkan ekonomi negaranya kembali tumbuh 8,4 persen pada kuartal II 2026, dengan sektor industri dan konstruksi meningkat 10,5 persen. Meski demikian, laju tersebut masih perlu dipertahankan untuk mencapai target pertumbuhan tahunan sebesar 10 persen.
Adapun Filipina dijadwalkan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal II pada awal Agustus mendatang. Sejumlah ekonom dari University of Asia and the Pacific memperkirakan pertumbuhan negara itu hanya mencapai 2,6 persen pada periode tersebut. (*)
