Pegunungan Bintang, Nusantara Info: Bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, diduga dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Senin (13/10/2025) sekitar pukul 07.00 WIT. KKB yang diduga terlibat berasal dari Kodap XV Ngalum Kupel.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa aksi ini diketahui melalui pemantauan Satgas Operasi Damai Cartenz, dan aparat gabungan TNI-Polri segera merespons untuk mengamankan lokasi.
“Sekitar pukul 06.00 WIT, hasil pemantauan mengamati adanya tujuh orang bersenjata api membakar bangunan lama SMP Negeri Kiwirok,” jelas Faizal, Senin malam.
Personel Satgas Operasi Damai Cartenz segera bergerak menuju lokasi. “Sekitar pukul 07.20 WIT, sesaat setelah personel tiba di ujung Bandara Kiwirok, terdengar satu kali letusan tembakan dari arah lokasi pembakaran,” ujar jenderal bintang satu itu.
Kontak tembak pun terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata tersebut ke arah Kampung Kotobib.
Setelah memastikan situasi aman, tim gabungan TNI-Polri mendatangi pengungsian di Balai Desa Polobakon untuk memberikan imbauan keamanan kepada warga.
Wakil Kepala Polisi Daerah Papua ini menyayangkan aksi yang menargetkan fasilitas pendidikan.
“Penyerangan terhadap sekolah merupakan bentuk kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Fasilitas pendidikan adalah tempat anak-anak Papua menimba ilmu dan harapan masa depan mereka,” tegas Brigjen Faizal.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau wilayah tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.
Pembakaran fasilitas pendidikan ini menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat setempat dan menunjukkan risiko keamanan yang masih dihadapi di beberapa wilayah Pegunungan Bintang. Aksi KKB terhadap sekolah dianggap melanggar hak pendidikan anak-anak Papua dan menimbulkan ketakutan di kalangan warga.
Pihak aparat gabungan TNI-Polri menegaskan komitmen mereka untuk mengamankan wilayah, melindungi warga, dan memastikan fasilitas pendidikan dapat beroperasi dengan aman. (*)
