Jayapura, Nusantara Info: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua, agar tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
Menurut Ribka, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus mampu menghadirkan manfaat langsung bagi warga di wilayah perbatasan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Ribka Haluk saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Rabu (4/2/2026).
Ribka menjelaskan, dalam kerangka visi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN harus disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah. Untuk itu, Presiden telah menugaskan tiga menteri utama, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, guna memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menilai kunjungan kerja bersama DPR RI ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebutuhan riil di lapangan, terlebih Papua memiliki status daerah Otonomi Khusus (Otsus) yang memerlukan pendekatan kebijakan berbeda.
“Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat penting agar percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini memiliki dukungan regulasi yang kuat,” ungkap Ribka.
Lebih lanjut, Ribka berharap lahir solusi konkret yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayah perbatasan. Dengan demikian, daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam pengembangan ekonomi lokal.
Usai pertemuan di Kantor Gubernur Papua, Wamendagri bersama rombongan Komisi II DPR RI dijadwalkan meninjau langsung kawasan perbatasan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung serta melihat kondisi lapangan secara langsung.
DPR RI Pertimbangkan Pembentukan Pansus
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan komitmen DPR RI untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan dengan para pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Papua, DPRD, pemerintah kabupaten, hingga instansi terkait lainnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPR RI juga meninjau langsung kondisi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw guna memetakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Rifqinizamy mengungkapkan, kompleksitas persoalan perbatasan menuntut penanganan lintas sektor yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mempertimbangkan untuk meningkatkan status Panitia Kerja (Panja) menjadi Panitia Khusus (Pansus).
“Permasalahan perbatasan ini sangat kompleks. Stakeholder yang terlibat bukan hanya mitra kerja Komisi II, tetapi juga kementerian dan lembaga yang menjadi mitra komisi lain di DPR RI. Melalui Pansus, kami memiliki kewenangan dan jangkauan koordinasi yang lebih kuat,” ujar Rifqinizamy.
Ia menambahkan, delapan fraksi di DPR RI akan berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing guna menyepakati pembentukan Pansus tersebut. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan khusus yang memperkuat kewenangan daerah perbatasan dalam meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berperan sebagai leading sector yang mengoordinasikan sekitar 40 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Namun DPR RI menilai masih diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan agar koordinasi tersebut berjalan lebih efektif.
Selain aspek regulasi, Rifqinizamy memastikan pembangunan fisik di kawasan perbatasan tetap berlanjut. “Pada tahun 2026, anggaran telah dipastikan untuk pembangunan dua PLBN baru di tanah Papua, masing-masing satu di Provinsi Papua dan satu di Provinsi Papua Pegunungan,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, jajaran anggota Komisi II DPR RI, Wakil Gubernur Papua Arjoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua. (*)
