Jakarta, Nusantara Info: Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan langkah efisiensi anggaran pemerintah sebagai respons terhadap ketidakpastian global akibat memanasnya konflik di kawasan Asia Barat, khususnya perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Usulan tersebut sekaligus menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan pemotongan gaji pejabat tinggi negara, termasuk anggota DPR, menteri, dan wakil menteri, sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi krisis ekonomi.
Menurut Rifqinizamy, langkah penghematan memang diperlukan, namun tidak cukup hanya dengan memotong gaji pejabat.
“Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan,” ujar Rifqi saat dihubungi, Selasa (25/3/2026).
Sinyal Antisipasi Krisis dari Pemerintah
Politikus Partai NasDem itu menilai rencana Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat agar seluruh elemen bangsa bersiap menghadapi dampak ekonomi dari konflik global yang berpotensi mengganggu stabilitas harga energi, perdagangan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Perang dan ketegangan di Timur Tengah dinilai dapat memicu lonjakan harga minyak dunia, gangguan rantai pasok, serta volatilitas pasar keuangan global.
Karena itu, menurut Rifqi, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan karena itu hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif,” katanya.
Pemotongan Gaji Bisa Lewat Perpres
Rifqi berpendapat, jika pemerintah serius menerapkan pemotongan gaji pejabat negara, langkah tersebut tidak harus melalui revisi undang-undang yang memakan waktu panjang.
Ia menilai kebijakan itu dapat dilakukan melalui regulasi turunan seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan.
Pendekatan ini dinilai lebih cepat dan fleksibel untuk merespons situasi darurat atau ketidakpastian ekonomi global.
Efisiensi Jangan Ganggu Pelayanan Publik
Meski mendukung penghematan, Rifqi mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam pemangkasan anggaran.
“Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, dengan transparan, dengan accountable, dan efisiensi harus menyasar pada pos-pos yang tepat,” tegasnya.
Pemerintah Dorong Penghematan Energi
Dalam sidang kabinet di Istana Negara pada pertengahan Maret 2026, Presiden Prabowo sebelumnya menyinggung langkah penghematan yang dilakukan sejumlah negara, termasuk Pakistan, yang mengurangi gaji pejabat dan menerapkan kebijakan penghematan energi.
Prabowo juga mengajak pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah antisipatif.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” ujar Prabowo merujuk pada kebijakan negara lain.
Pembatasan Kendaraan Dinas hingga Dorong Transportasi Publik
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tengah mengkaji berbagai langkah penghematan yang bisa segera diterapkan di lingkungan kementerian dan lembaga.
Meski cadangan energi nasional dinilai masih aman, pemerintah ingin menjadikan situasi global sebagai momentum untuk memperkuat budaya hemat energi.
Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain migrasi penggunaan transportasi public, pembatasan kendaraan dinas pemerintah, pengurangan konsumsi BBM operasional, dan pengaturan pola kerja yang lebih efisien
“Banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya migrasi ke transportasi publik atau membatasi penggunaan kendaraan dinas,” kata Prasetyo di Jakarta.
Antisipasi Dampak Ekonomi Global
Langkah efisiensi fiskal dan energi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang dapat berdampak pada inflasi, nilai tukar, serta daya beli masyarakat.
Jika konflik berkepanjangan, tekanan terhadap APBN berpotensi meningkat akibat kebutuhan subsidi energi dan perlindungan sosial.
Karena itu, sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menjaga disiplin anggaran dianggap krusial agar Indonesia tetap tangguh menghadapi gejolak global. (*)
