Aceh, Nusantara Info: Momentum pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tidak mengendurkan upaya pemulihan di berbagai wilayah terdampak di Aceh. Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) justru mempercepat agenda kerja lapangan melalui program pembersihan lingkungan berbasis Padat Karya Tunai atau Cash for Work.
Program ini menjadi salah satu strategi percepatan pemulihan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
Pada tahap awal yang digelar akhir Maret 2026, kegiatan dipusatkan di dua wilayah terdampak, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Ratusan personel gabungan bersama warga lokal dikerahkan untuk melakukan aksi bersih-bersih lingkungan secara masif.
Di Kabupaten Pidie Jaya, sebanyak 375 orang terlibat dalam kegiatan ini. Mereka terdiri dari personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), hingga masyarakat umum. Kegiatan difokuskan di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, dan Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, yang berlangsung sejak 28 Maret hingga 4 April 2026.
Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, program serupa telah dimulai lebih awal sejak 27 Maret hingga 2 April 2026 dengan melibatkan sekitar 400 warga lokal. Keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat rasa kepemilikan terhadap lingkungan.
Kepala Posko Wilayah Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa skema Cash for Work dipilih untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat ganda dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami ingin memastikan bahwa proses ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat. Warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan pasca Lebaran,” ujar Safrizal, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, pendekatan ini relevan dengan kondisi masyarakat pasca Idulfitri, di mana kebutuhan ekonomi cenderung meningkat. Dengan adanya program padat karya, warga dapat memperoleh tambahan penghasilan tanpa harus meninggalkan wilayahnya.
Safrizal juga menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan dalam penyaluran hak pekerja. Setiap peserta program menerima uang lelah sebesar Rp120.000 dan uang makan Rp45.000 per hari, yang disalurkan secara tunai di lapangan.
“Prinsip kami adalah transparansi dan efektivitas. Hak masyarakat harus diterima secara cepat dan tepat. Kita ingin semangat gotong royong tetap hidup, tetapi kesejahteraan warga juga menjadi prioritas,” tegasnya.
Lebih jauh, program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berjalan berkelanjutan dengan prinsip build back better. Artinya, pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan masyarakat ke depan.
Dengan kombinasi antara percepatan pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Satgas Rehab-Rekon optimistis pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan lebih efektif dan inklusif. (*)
