Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah memastikan stabilitas harga komoditas pangan impor strategis tetap terjaga di tengah tekanan global. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa harga bawang putih dan kedelai masih relatif stabil meski biaya logistik internasional mengalami kenaikan akibat konflik di Timur Tengah.
Bawang putih, yang menjadi salah satu komoditas penting dalam konsumsi rumah tangga Indonesia, masih sangat bergantung pada impor. Sekitar 90 hingga 95 persen kebutuhan nasional dipasok dari China. Kendati demikian, Budi memastikan jalur distribusi dari negara asal tersebut masih berjalan normal.
“Kalau bawang putih kan kebanyakan impornya dari China. Ya, dari China memang kalau logistiknya masih aman. Jadi kita impor untuk bawang putih juga masih jalan, enggak ada masalah,” ujar Budi, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, hingga saat ini belum ada gangguan signifikan pada pasokan. Bahkan, volume impor disebut masih berada di bawah kapasitas maksimal, sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas dalam mengatur ritme pasokan ke pasar domestik.
Pemerintah, lanjut Budi, sengaja tidak melakukan impor dalam jumlah besar sekaligus. Strategi impor bertahap dipilih untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga di dalam negeri, sekaligus menghindari lonjakan harga dari negara pemasok.
“Kalau kita tiba-tiba ambil banyak, harga naik. Karena permintaan melonjak, supplier China juga pasti akan menaikkan harga,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen. “Makanya salah satu caranya adalah impornya itu pelan-pelan, sesuai kebutuhan di dalam negeri. Sehingga harga di dalam negeri jadi stabil,” tambah Budi.
Selain bawang putih, komoditas kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu dan tempe juga dipastikan masih dalam kondisi aman. Produksi lokal kedelai saat ini baru mampu memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan nasional, sehingga ketergantungan pada impor masih tinggi.
“Kedelai sampai sekarang juga masih aman, enggak ada kenaikan (harga),” kata Budi.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap tekanan dari sisi biaya logistik global. Kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik telah mendorong ongkos pengiriman internasional meningkat, yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha.
Budi mengungkapkan sejumlah eksportir dan importir telah menyampaikan keluhan terkait lonjakan biaya tersebut.
“Teman-teman (pengusaha) memang bilang kalau biaya logistik ini meningkat. Sebagian tetap jalan dengan kondisi biaya logistik tinggi, sebagian juga masih memang ada yang wait and see,” ungkapnya.
Kenaikan biaya logistik ini tidak hanya dipicu oleh harga minyak dunia yang meningkat, tetapi juga oleh perubahan jalur distribusi global yang harus menyesuaikan dengan kondisi keamanan di beberapa wilayah.
Kendati demikian, permintaan ekspor ke kawasan Timur Tengah dilaporkan masih relatif stabil. Tantangan utama saat ini lebih pada kalkulasi bisnis pelaku usaha di tengah biaya yang meningkat.
“Permintaan dari Timur Tengah sih menurut teman-teman (pengusaha) sebenarnya tetap ada terus, enggak berubah. Ya, cuman mereka mungkin berpikir dengan cost yang tinggi berani enggak ya, mungkin untungnya berkurang,” jelasnya.
Sejauh ini, belum ada laporan penghentian ekspor secara total. Namun, sebagian pelaku usaha memilih menahan diri sambil memantau perkembangan situasi global.
Dampak kenaikan biaya logistik ini juga dirasakan hampir di seluruh komoditas ekspor nonmigas, khususnya dari sektor manufaktur yang menjadi andalan Indonesia di pasar internasional.
Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemerintah bersama pelaku usaha tengah membahas skema pembagian beban biaya logistik. Opsi yang dipertimbangkan mencakup pembagian antara eksportir, importir, hingga kemungkinan penyesuaian harga di tingkat konsumen negara tujuan.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pembenahan sektor logistik dalam negeri agar lebih efisien dan kompetitif. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya saing produk Indonesia di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks.
Dengan kombinasi strategi impor terukur dan penguatan sistem logistik nasional, pemerintah berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga serta aktivitas perdagangan tidak terganggu secara signifikan. (*)
