Jayapura, Nusantara Info: Analisis Papua Strategis (APS) kembali menggelar Konferensi APS III Tahun 2026 sebagai forum strategis percepatan pembangunan Papua berbasis kolaborasi lintas sektor, masyarakat adat, dan inovasi etnosains. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 27–29 Mei 2026 di Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH), Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Konferensi tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan Papua sesuai semangat Otonomi Khusus (Otsus), sekaligus menyongsong visi Papua Emas 2041 dan Indonesia Emas 2045 yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Analisis Papua Strategis, Laus Deo Calvin Rumayom, mengatakan APS hadir sebagai komunitas profesional global yang menjadi jembatan pembangunan peradaban di Tanah Papua melalui pendekatan riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
“Dalam visi APS dan Asta Cita Presiden Prabowo, sangat penting melahirkan inovasi pembangunan etnosains Papua untuk mendukung implementasi berbagai kebijakan pembangunan dengan semangat partisipasi masyarakat Papua secara mandiri,” ujar Laus dalam keterangan persnya.
Konferensi APS III 2026 akan menghadirkan sedikitnya 10 forum tematik berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor. Forum tersebut meliputi Forum Masyarakat Adat Papua, Forum Agama, Forum Perempuan Papua, Forum Transportasi dan Multimoda, Forum Kesehatan, Forum Pendidikan, Forum Pertanian dan Perkebunan, Forum Ketenagakerjaan, Forum Perikanan dan Kelautan, serta Forum Ekonomi dan Bisnis.
APS sendiri dikenal sebagai komunitas putra-putri Papua yang bergerak sebagai lembaga think tank dan mitra pemerintah dalam pengembangan percepatan pembangunan Papua melalui berbagai riset, analisis, dan program strategis.
Laus mengungkapkan, penyelenggaraan Konferensi APS I di Biak pada 2022 dan APS II di Kabupaten Jayapura pada 2023 dinilai berhasil memperkuat sinergi pembangunan melalui Program Strategis Nasional, RPJMN, hingga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
“Pelibatan stakeholder sangat luas, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, pemuda hingga entrepreneur Papua,” katanya.
Menurut Laus, kompleksitas pembangunan Papua tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan seragam. Meski Otsus telah berjalan selama dua dekade dan menghasilkan sejumlah capaian, masih terdapat tantangan struktural seperti kesenjangan pembangunan wilayah pesisir dan pegunungan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan ekonomi.
“Pendekatan pembangunan berbasis etnosains menawarkan alternatif solusi yang menjembatani kearifan lokal dengan inovasi modern,” tegas Laus yang juga Founder APS dan APS Center for Development and Global Studies.
Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi APS III 2026, Richard Patty, menilai Kota Jayapura memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dan ruang interaksi lintas komunitas.
“Konferensi ke-III APS hadir sebagai platform strategis untuk mendialogkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih kontekstual,” ujar Richard.
Ia menambahkan, APS CDGS selama ini berkomitmen menghasilkan kajian berbasis bukti atau evidence-based policy yang dapat menjadi rujukan para pengambil kebijakan di Tanah Papua.
Sekretaris Jenderal APS, Willem Thobias Fofid, memastikan Konferensi APS III 2026 akan dibuka oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Mugiyanto. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker.
“Konferensi ini juga akan dihadiri berbagai komunitas, tokoh masyarakat, dan jejaring APS dari dalam maupun luar negeri,” kata Willem.
Di sisi lain, Ketua APS Kota Jayapura sekaligus Sekretaris Panitia Konferensi APS III, Ps. Catto Mauri, menyebut Papua membutuhkan pendekatan pembangunan yang kontekstual dan berkelanjutan mengingat kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, dan posisi geostrategisnya.
Ia mengungkapkan sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Selain itu, konferensi juga akan melibatkan jejaring internasional seperti Sasakawa Peace Foundation, FAO-UN, Yamagata-Papua Friendship Association, PT Freeport Indonesia, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga asosiasi kepala daerah se-Tanah Papua.
“Masyarakat adat Papua telah lama mengembangkan sistem pengetahuan lokal yang adaptif, mulai dari pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi hingga sistem pertanian berkelanjutan. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk menjawab tantangan global,” pungkas Ps. Catto Mauri.
Konferensi APS III 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, dan komunitas internasional dalam membangun Papua yang inklusif, adil, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (*)
