Makassar, Nusantara Info: Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas persoalan sampah laut di Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Ia mengakui bahwa persoalan ini menjadi pekerjaan besar pemerintah yang masih harus dikejar dalam beberapa tahun ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/4/2026). Ia menegaskan bahwa akar persoalan sampah laut sebenarnya berasal dari daratan yang pengelolaannya belum optimal.
“Ya sampah laut ini, saya mohon maaf dan mohon ampun ini menjadi tugas menteri yang belum terselesaikan. Jadi sampah laut ini memang berasal dari sampah darat,” ujarnya.
40 Persen Sampah Darat Berujung ke Laut
Hanif mengungkapkan bahwa secara nasional, pengelolaan sampah di darat masih jauh dari ideal. Saat ini, baru sekitar 25 persen sampah yang berhasil dikelola dengan baik.
Sementara itu, sekitar 60 persen sampah masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sisanya, sekitar 40 persen, masih tercecer di lingkungan dan berpotensi terbawa aliran air hingga bermuara ke laut.
“Sampah darat kita secara nasional tadi baru dikelola 25 persen. Kemudian yang masuk ke TPA totalnya mungkin sekitar 60 persen. Sehingga ada 40 persen yang masih terbuang di lapangan yang kemudian lari ke laut,” jelasnya.
Kondisi ini menjadi penyebab utama pencemaran laut yang berdampak pada ekosistem pesisir, biota laut, hingga sektor pariwisata dan perikanan.
Tanggung Jawab Nasional, Bukan Daerah Semata
Hanif menegaskan bahwa persoalan sampah laut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ia menyebut isu ini sebagai tanggung jawab bersama secara nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Sehingga sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada Bapak Gubernur maupun bupati/wali kota. Ini menjadi beban bersama nasional,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mengurangi produksi sampah serta meningkatkan kesadaran pengelolaan limbah.
Fokus Penanganan di Wilayah Kritis
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk penanganan intensif di wilayah yang paling terdampak, salah satunya Bali. Daerah ini kerap menjadi titik akumulasi sampah laut akibat pengaruh pusaran arus laut musiman.
“Di Bali karena sampah lautnya itu ada di pusaran arus sehingga setiap bulan September sudah pada kumpul sampai bulan Februari,” ungkap Hanif.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, dalam upaya penanganan terpadu. Selain itu, tim nasional penanganan sampah laut juga telah dibentuk guna memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Setiap mendekati musim sampah, kami sudah siaga di titik-titik tersebut. Namun karena luasnya wilayah laut Indonesia, diperlukan dukungan serius dari para gubernur,” tambahnya.
Target Tuntas 2029
Pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah darat dapat dicapai pada 2029, sesuai arahan Presiden. Namun, dengan capaian saat ini yang baru mencapai 25 persen, tantangan yang dihadapi masih sangat besar.
Sekitar 75 persen persoalan pengelolaan sampah masih harus diselesaikan dalam waktu beberapa tahun ke depan.
Hanif menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah di darat sebagai langkah paling efektif untuk mengurangi pencemaran laut.
“Itu menjadi pekerjaan rumah kita yang belum selesai, karena memang itu dimulai dari darat. Nah ini kita akan fokus dulu di darat untuk mengering sampah di laut. Kalau sudah di laut ini urusannya jadi mahal tidak karuan,” pungkasnya.
Upaya ini diharapkan tidak hanya mengurangi volume sampah laut, tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan secara menyeluruh, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. (*)
