Jakarta, Nusantara Info: Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan terobosan baru dalam penyaluran subsidi energi, khususnya LPG 3 kilogram (kg). Pemerintah didorong untuk menerapkan sistem identifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata dalam pembelian gas melon agar tepat sasaran.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai langkah tersebut menjadi solusi paling efektif untuk menutup celah kebocoran subsidi yang selama ini kerap dinikmati kelompok tidak berhak.
“Caranya bukan sekadar pemerintah punya data sentral, tapi juga gunakan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak mendapatkan LPG 3 kg,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Cegah Penyalahgunaan Subsidi
Menurut Said, penggunaan teknologi biometrik akan membuat distribusi LPG subsidi tidak bisa dipindahtangankan. Dengan demikian, hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang dapat mengaksesnya.
Usulan ini juga menjadi respons atas wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Said secara tegas menolak langkah tersebut.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Yang perlu dilakukan adalah memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran,” ucap Said.
Ia menilai, perbaikan tata kelola subsidi jauh lebih penting dibanding memangkas anggaran yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kecil.
Data Penerima Dinilai Belum Akurat
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa jumlah penerima subsidi LPG 3 kg selama ini diduga jauh lebih besar dari yang seharusnya. Berdasarkan perhitungan Banggar, jumlah masyarakat yang benar-benar berhak hanya sekitar 5,4 juta orang.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pagu saat ini yang mencapai 8,6 juta penerima. Artinya, terdapat potensi pemborosan anggaran akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Kalau tepat sasaran, LPG 3 kg itu cukup untuk 5,4 juta orang, bukan 8,6 juta seperti di pagu anggaran,” jelasnya.
Subsidi untuk Rakyat Jangan Dikurangi
Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak dunia yang memengaruhi berbagai sektor, tidak hanya BBM. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi subsidi bagi masyarakat kecil.
“Kenapa yang untuk orang miskin justru diotak-atik? Jangan. Kalau mau, evaluasi harga non-subsidi yang belum sesuai harga keekonomian,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan energi harus berpihak pada kelompok rentan, bukan sebaliknya.
Tantangan Implementasi
Meski dinilai efektif, penerapan sistem biometrik dalam distribusi LPG subsidi tentu membutuhkan kesiapan infrastruktur, integrasi data, serta perlindungan privasi masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan akses teknologi tersebut merata hingga ke tingkat pengecer.
Jika terealisasi, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah besar dalam reformasi subsidi energi di Indonesia, yakni dari sistem berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat yang terverifikasi.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan akurat, diharapkan subsidi LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi beban fiskal negara akibat kebocoran anggaran. (*)
