Washington DC, Nusantara Info: Pertemuan Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Washington DC, Senin (13/4/2026) waktu setempat, menghasilkan kesepakatan strategis baru di bidang pertahanan. Kedua negara resmi menyepakati Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) sebagai kerangka kerja sama utama yang memperkuat hubungan militer Indonesia–Amerika Serikat.
Kesepakatan ini menjadi tonggak baru dalam perluasan kerja sama pertahanan kedua negara, mencakup peningkatan kapasitas militer, penguatan teknologi pertahanan, hingga kerja sama kemanusiaan. Namun demikian, Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa seluruh kesepakatan tetap berada dalam koridor kepentingan nasional Indonesia.
MDCP Jadi Kerangka Utama Kerja Sama Pertahanan RI–AS
MDCP dirancang sebagai panduan komprehensif untuk memperkuat kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat dengan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.
Sejumlah poin utama yang disepakati dalam MDCP meliputi penguatan pendidikan militer, peningkatan teknologi pertahanan, hingga kerja sama operasional antarangkatan bersenjata.
Pertama, kerja sama difokuskan pada pengembangan International Military Education and Training (IMET), termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia militer Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan profesional, termasuk bagi pasukan khusus.
Kedua, kedua negara membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan teknologi pertahanan generasi berikutnya serta penguatan industri pertahanan nasional.
Ketiga, MDCP juga menitikberatkan pada peningkatan kesiapan operasional melalui latihan militer bersama, pertukaran pengetahuan, dan penguatan interoperabilitas antarangkatan bersenjata.
Keempat, kerja sama antarpersonel militer turut diperkuat sebagai bagian dari pembangunan kepercayaan jangka panjang antara kedua negara.
Kerja Sama Kemanusiaan: Repatriasi Jenazah Prajurit AS
Selain aspek strategis, Indonesia dan Amerika Serikat juga menandatangani nota kesepahaman dengan Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), lembaga yang menangani pencarian dan identifikasi prajurit AS yang hilang dalam operasi militer.
Kerja sama ini mencakup penelitian, pencarian, pemulihan, hingga identifikasi sisa-sisa jenazah prajurit Amerika Serikat yang hilang sejak Perang Dunia II di wilayah Indonesia, serta proses repatriasi kepada keluarga di Amerika Serikat.
Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis pemerintah Indonesia serta wajib mematuhi hukum nasional.
Selain itu, pelaksanaan di lapangan harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan nilai-nilai sejarah. Pemerintah juga menilai kerja sama ini dapat memberi dampak sosial dan ekonomi bagi daerah yang terlibat dalam proses kegiatan.
Kemenhan Tegaskan: Tidak Ada Kesepakatan Blanket Overflight
Di tengah penguatan kerja sama pertahanan tersebut, Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa isu blanket overflight clearance atau izin lintas udara bagi pesawat militer Amerika Serikat tidak termasuk dalam kesepakatan MDCP.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan bahwa isu tersebut masih berada pada tahap awal pembahasan dan belum memiliki kekuatan mengikat.
“Itu (perjanjian izin terbang pesawat Amerika) tidak ada dalam MDCP,” ujar Rico, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa saat ini usulan tersebut masih berbentuk Letter of Intent (LoI) yang diajukan pihak Amerika Serikat, dan masih dalam tahap kajian internal pemerintah Indonesia.
Menurutnya, pemerintah telah menegaskan bahwa dokumen tersebut bersifat non-binding, belum berlaku secara otomatis, dan masih membutuhkan pembahasan lanjutan melalui mekanisme teknis serta prosedur nasional yang berlaku.
Ditempatkan dalam Kerangka Kepentingan Nasional
Kemenhan RI menegaskan bahwa seluruh kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, baik dalam kerangka MDCP maupun usulan lainnya, akan tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia.
Pemerintah memastikan setiap langkah akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan mengedepankan prinsip kedaulatan negara serta politik luar negeri bebas aktif.
Dengan kesepakatan MDCP ini, Indonesia dan Amerika Serikat membuka babak baru kerja sama pertahanan yang lebih luas, namun tetap menegaskan batas tegas pada aspek-aspek yang menyangkut kedaulatan dan kepentingan strategis nasional. (*)
