Jakarta, Nusantara Info: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ratusan siswa sekolah dasar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan siang dari dapur penyedia MBG, Jumat (8/5/2026). Sebanyak 252 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan, sementara 26 anak masih menjalani perawatan di rumah sakit hingga Sabtu (9/5/2026).
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan terus melakukan pendataan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG.
“Dinkes bersama Disdik mendata dari orangtua yang melaporkan anaknya bergejala. Ada 252 yang melaporkan, yang berikut mengakses fasilitas kesehatan sejumlah 188 dan yang dirawat hingga hari ini ada 26,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sabtu (9/5/2026).
Kasus dugaan keracunan ini terjadi di tiga sekolah dasar negeri, yakni SDN Cakung Timur 01, SDN Ujung Menteng 02, dan SDN Ujung Menteng 03. Para siswa diketahui mengonsumsi menu MBG berupa bakmi Jawa, pangsit tahu, semangka, kecambah rebus, timun, dan tomat.
Dugaan sementara mengarah pada salah satu komponen makanan, yakni pangsit isi tahu. Menurut Ani, sejumlah siswa mengeluhkan rasa makanan yang tidak normal sebelum mengalami gejala seperti mual, muntah, dan sakit perut.
“Diduga dari pangsit isi tahu, karena rasanya masam. Pemeriksaan laboratorium baru keluar paling cepat Selasa depan,” jelasnya.
Para siswa yang mengalami gejala kemudian dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan dan rumah sakit, di antaranya RS Citra Harapan Bekasi, RS Ananda, RSI Pondok Kopi, RS Resti Mulya, RS Firdaus, RSI Sukapura, hingga RS Pekerja.
Dinas Kesehatan memastikan sebagian besar pasien hanya menjalani rawat jalan melalui puskesmas dan kondisinya telah membaik.
“Pasien yang mengakses puskesmas adalah pasien rawat jalan, jadi sudah tidak ada pasien sekarang,” kata Ani.
Insiden ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Terlebih, program tersebut kini menjangkau jutaan pelajar di berbagai daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ani menjelaskan, SPPG Pulogebang sebagai penyedia menu MBG untuk sekolah-sekolah tersebut sebenarnya sudah menjalani proses pembinaan dan pengawasan dari Sudin Kesehatan Jakarta Timur.
“Bentuk pembinaan dan pengawasan melalui inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan bagi penjamah makanannya dan penerbitan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi),” ujarnya.
Namun, SPPG tersebut diketahui masih dalam tahap pemenuhan standar sanitasi. Berdasarkan aturan Badan Gizi Nasional (BGN), dapur MBG diberikan waktu tiga bulan operasional untuk melengkapi sertifikasi laik higiene sanitasi.
“SPPG ini mulai operasional 31 Maret 2026 dan berdasarkan peraturan Kepala BGN, mereka diberikan waktu tiga bulan untuk memiliki SLHS. IKL sudah dilakukan dan saat ini SPPG dalam proses perbaikan dan pelatihan bagi penjamah makanannya,” ungkap Ani.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian serius pemerintah pusat, mengingat sebelumnya program MBG juga sempat mendapat sorotan terkait standar distribusi, pengawasan dapur, hingga kualitas makanan yang diterima siswa. (*)
