Jakarta, Nusantara Info: Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran di seluruh jenjang pendidikan Indonesia memicu perdebatan di kalangan pemerhati pendidikan.
Di satu sisi, langkah tersebut dinilai dapat memperluas kompetensi global generasi muda Indonesia. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai kebijakan itu berpotensi menambah beban kurikulum dan belum memiliki dasar perencanaan pendidikan yang jelas.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Dalam pidatonya di Istana Elysee, Prabowo menegaskan pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai bagian dari persiapan menghadapi dinamika global di masa depan.
“Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Pernyataan itu muncul di tengah upaya Indonesia dan Prancis memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang, mulai dari pertahanan, sains dan teknologi, hingga pendidikan. Menurut Prabowo, hubungan bilateral kedua negara saat ini berada pada fase yang sangat baik dan perlu terus ditingkatkan.
Selain kerja sama pendidikan, Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat berbagai konflik internasional.
Melanjutkan Gagasan Bahasa Portugis
Wacana penguatan bahasa asing di sekolah sebenarnya bukan pertama kali disampaikan Prabowo. Pada Oktober 2025, saat menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Prabowo juga mengungkapkan rencana menjadikan Bahasa Portugis sebagai salah satu prioritas dalam sistem pendidikan nasional.
Menurut Prabowo saat itu, Brasil merupakan mitra strategis Indonesia sehingga penguasaan bahasa resmi negara tersebut dinilai penting untuk memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan diplomasi kedua negara.
Namun hingga kini belum ada regulasi maupun peta jalan resmi terkait implementasi pembelajaran Bahasa Portugis secara nasional.
P2G: Jangan Tambah Beban Kurikulum
Rencana terbaru mengenai Bahasa Prancis mendapat respons kritis dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai gagasan tersebut belum didukung kajian kebutuhan pendidikan yang komprehensif. Ia mempertanyakan urgensi menjadikan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari seluruh siswa Indonesia.
Menurut Satriwan, kebijakan pendidikan seharusnya tidak lahir dari momentum diplomatik sesaat, melainkan berdasarkan kebutuhan nasional yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda. Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).
Ia menegaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, tidak terdapat agenda yang menjadikan Bahasa Prancis maupun Bahasa Portugis sebagai mata pelajaran wajib nasional.
Tantangan Guru dan Infrastruktur Pendidikan
Selain persoalan substansi kebijakan, P2G juga menyoroti tantangan implementasi di lapangan.
Dengan jumlah sekolah dasar hingga menengah yang mencapai sekitar 240 ribu sekolah, kebutuhan tenaga pengajar akan sangat besar jika Bahasa Prancis diwajibkan secara nasional.
“Dengan asumsi satu sekolah membutuhkan dua guru Bahasa Prancis dan Portugis, maka diperlukan sekitar 480 ribu guru bahasa asing tersebut,” kata Satriwan.
Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik dalam jumlah besar tersebut akan sulit dipenuhi dalam waktu singkat, terlebih saat ini pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan pemerataan guru dan kualitas pendidikan di daerah.
Sudah Masuk Kurikulum sebagai Mata Pelajaran Pilihan
Satriwan menambahkan, Bahasa Prancis sebenarnya bukan hal baru dalam sistem pendidikan Indonesia. Bersama bahasa asing lain seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman, Bahasa Prancis telah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini.
Di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya program keahlian perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran bahasa asing non-Inggris bahkan telah menjadi bagian dari kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tengah menyiapkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Program tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran sekitar 13 ribu siswa pada tahun 2026.
Perdebatan mengenai Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib kini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan penguatan kompetensi global dengan kesiapan sistem pendidikan nasional. Sejumlah pengamat menilai keputusan akhir akan sangat bergantung pada kajian akademik, kesiapan tenaga pendidik, serta arah kebijakan pendidikan jangka panjang yang ingin dibangun pemerintah. (*)
