Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya diperuntukkan bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Aset yang sudah dibeli menggunakan anggaran negara dinilai harus tetap dimanfaatkan agar tidak menjadi beban negara.
Jakarta, Nusantara Info: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengalihkan pemanfaatan sepeda motor listrik yang telah dibeli bagi kebutuhan operasional SPPG kepada guru-guru honorer di daerah.
Menurut Yahya, langkah tersebut menjadi salah satu solusi agar aset negara yang sudah terlanjur dibelanjakan tetap memiliki manfaat bagi masyarakat.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya, Jumat (19/6/2026).
Meski mendukung skema hibah tersebut, politikus Partai Golkar itu mengungkapkan sejak awal dirinya telah mempertanyakan pengadaan kendaraan listrik untuk operasional SPPG. Ia menilai kebutuhan utama pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan pada kendaraan mobilitas.
“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” kata Yahya.
DPR Soroti Pengadaan Motor Listrik BGN
Yahya menjelaskan Komisi IX DPR sebelumnya tidak memperoleh laporan maupun informasi terkait rencana pengadaan motor listrik tersebut. Kondisi itu membuat fungsi pengawasan parlemen terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana tidak berjalan maksimal.
Menurut dia, pengadaan barang menggunakan anggaran negara seharusnya dilakukan berdasarkan kajian kebutuhan yang jelas, sehingga setiap aset yang dibeli benar-benar mendukung tujuan program.
Selain persoalan kebutuhan, Yahya juga menyoroti kesiapan perusahaan penyedia kendaraan listrik tersebut. Ia menilai aspek layanan purna jual menjadi hal penting dalam pengadaan kendaraan operasional.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” ucap Yahya.
BGN Pastikan Aset Tetap Dimanfaatkan
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa motor listrik untuk operasional SPPG merupakan pengadaan yang dilakukan pada periode kepemimpinan Dadan Hindayana.
Ia mengatakan aset yang sudah dibeli menggunakan uang negara harus dimaksimalkan penggunaannya, bukan dibiarkan tidak berfungsi.
Namun, sebelum menentukan langkah pemanfaatannya, BGN akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Iya, nanti kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan. Poinnya sebenarnya bukan cuma motor. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, kami ingin itu dimaksimalkan,” terang Agustina usai rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).
Agustina menegaskan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kendaraan listrik, tetapi juga berbagai barang pengadaan lain seperti perangkat teknologi informasi, Internet of Things (IoT), kamera pengawas (CCTV), hingga perlengkapan pendukung lainnya.
BGN Evaluasi Pengadaan Agar Tidak Terulang
BGN menyatakan pemanfaatan aset lama menjadi bagian dari upaya penataan anggaran pada 2026. Evaluasi dilakukan agar pengadaan barang baru tidak kembali dilakukan apabila kebutuhan serupa sudah tersedia dari belanja sebelumnya.
“Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya. Kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang ‘no’. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan,” ujar Agustina.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran sekaligus memastikan setiap aset yang menggunakan dana publik memberikan manfaat sesuai tujuan awal program.
Wacana hibah motor listrik BGN muncul bersamaan dengan sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk terkait pengadaan sejumlah barang pendukung program.
Pemerintah dan DPR kini menekankan pentingnya evaluasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Dengan rencana pengalihan pemanfaatan motor listrik kepada guru honorer, aset yang sebelumnya dipersoalkan diharapkan tetap memiliki nilai manfaat bagi pelayanan publik. (*)
