JAKARTA, NUSANTARA INFO: Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk 2027 guna menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan program pemenuhan gizi menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Usulan anggaran tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun Anggaran 2027, Sudaryono menjelaskan pagu Rp240,20 triliun akan menjadi landasan pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan BGN sepanjang tahun depan.
“Dengan pagu anggaran ini, target penerima manfaat MBG Tahun 2027 adalah 72.464.886 orang,” ujar Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.
Target MBG 2027 Tembus 72,4 Juta Orang
Target penerima manfaat tersebut mencakup berbagai kelompok sasaran. Mayoritas merupakan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
BGN menargetkan 60.599.777 peserta didik mendapatkan manfaat program MBG. Kelompok tersebut mencakup peserta didik PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat, sekolah luar biasa (SLB), hingga santri.
Sementara itu, sebanyak 11.865.109 penerima manfaat lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dengan demikian, cakupan program tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak usia sekolah, tetapi juga menyasar kelompok yang dinilai membutuhkan dukungan asupan gizi pada masa kehamilan, menyusui, dan pertumbuhan awal anak.
Banper MBG Diefisienkan Rp30 Triliun
Dari sisi penganggaran, pagu BGN 2027 telah memperhitungkan rencana efisiensi sebesar Rp30 triliun pada komponen Bantuan Pemerintah (Banper) untuk program MBG.
Efisiensi tersebut membuat alokasi Banper MBG berubah dari semula Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun.
Meski terdapat efisiensi pada komponen Banper, total pagu anggaran BGN yang diajukan untuk 2027 tetap mencapai Rp240,20 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional sekaligus kebutuhan manajemen kelembagaan BGN.
Sudaryono menjelaskan, pagu anggaran BGN 2027 terbagi ke dalam dua program utama. Pertama, Program Pemenuhan Gizi Nasional dengan alokasi sebesar Rp232,88 triliun. Kedua, Program Dukungan Manajemen yang memperoleh alokasi sekitar Rp7,33 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan porsi terbesar anggaran BGN tetap diarahkan untuk pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, termasuk MBG.
BGN Perkuat Pengawasan dan Keamanan Pangan
Selain memperluas cakupan penerima manfaat, BGN menyatakan akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat.
Penguatan program juga akan dilakukan melalui sejumlah aspek pendukung, mulai dari tata kelola, pemantauan dan pengawasan, penguatan rantai pasok, hingga pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Aspek tersebut menjadi penting seiring dengan semakin luasnya cakupan MBG. Semakin besar jumlah penerima manfaat, semakin kompleks pula kebutuhan penyediaan bahan pangan, distribusi makanan, standar pengolahan, serta pengawasan kualitas dan keamanan pangan.
BGN menegaskan penguatan ekosistem pendukung menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan secara optimal dan manfaat yang diberikan sesuai dengan kelompok sasaran.
Menunggu Persetujuan DPR
Dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Sudaryono berharap Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun 2027 yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan parlemen.
Persetujuan tersebut akan menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan keberlanjutan pelaksanaan program MBG pada 2027.
“Dengan pagu anggaran ini, target penerima manfaat MBG Tahun 2027 adalah 72.464.886 orang,” kata Sudaryono.
Jika usulan tersebut disetujui, MBG pada 2027 akan memasuki cakupan yang semakin besar dengan target penerima lebih dari 72 juta orang.
Besarnya anggaran dan luasnya sasaran program sekaligus membuat aspek ketepatan sasaran, transparansi pengelolaan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, serta efektivitas pengawasan menjadi faktor penting yang akan menentukan keberhasilan MBG.
Publik kini menunggu bagaimana pemerintah dan DPR memfinalisasi anggaran tersebut serta memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. (*)
