JAKARTA, NUSANTARA INFO: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 50.891 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama periode Juli hingga Agustus 2026.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Andi Saguni mengatakan pemantauan kasus dilakukan melalui sistem surveilans sejak Juli 2026, ketika aktivitas karhutla mulai meningkat di sejumlah wilayah.
“Terkumpul total kumulatif kasus ISPA sejak bulan Juli-Agustus itu sebanyak 50.891 kasus. Dan kasus ISPA pada hari ini itu sebanyak 451,” kata Andi dalam konferensi pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (1/9/2026).
Data tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan luasan lahan yang terbakar atau kualitas udara di sekitar titik api. Asap hasil kebakaran juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, terutama ketika terbawa angin ke wilayah lain.
12.600 Kasus ISPA Terjadi pada Balita
Dari total 50.891 kasus ISPA yang tercatat selama Juli-Agustus 2026, sebanyak 12.600 kasus terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun.
Sementara itu, 38.291 kasus tercatat pada kelompok usia di atas lima tahun.
Data tersebut menjadi perhatian karena anak-anak, terutama balita, termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak pencemaran udara.
Kondisi udara yang tercemar asap dan partikulat dari kebakaran dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan. Karena itu, pengendalian dampak kesehatan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.
Namun, Andi menegaskan bahwa peningkatan kasus ISPA tidak hanya terjadi di daerah yang memiliki indeks standar pencemar udara (ISPU) tinggi atau berada langsung di sekitar lokasi kebakaran.
Asap Karhutla Bisa Menyebar ke Provinsi Tetangga
Menurut Andi, persebaran asap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan risiko ISPA dapat muncul di wilayah yang tidak mengalami kebakaran secara langsung.
Asap karhutla dapat terbawa angin sehingga mencapai daerah lain yang relatif jauh dari lokasi titik api.
“Ini mencakup juga provinsi seluruh provinsi di Kalimantan,” ujar Andi.
Dengan kondisi tersebut, wilayah yang tidak memiliki titik api bukan berarti terbebas dari risiko kesehatan akibat karhutla.
“Asap ini kan bertiup ya ke provinsi sebelahnya begitu sehingga menimbulkan risiko atau kejadian daripada penyakit ISPA ini,”
Fenomena tersebut membuat penanganan dampak kesehatan karhutla membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Pemantauan tidak cukup dilakukan hanya di daerah yang menjadi lokasi kebakaran, tetapi juga perlu memperhatikan wilayah yang berpotensi terdampak pergerakan asap.
Kasus ISPA Meningkat di 63 Kabupaten/Kota
Kemenkes juga membandingkan perkembangan kasus ISPA pada 2026 dengan periode sebelumnya.
Andi mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Kemenkes, terjadi peningkatan kasus ISPA pada 2026 dibandingkan 2025 di seluruh provinsi yang menjadi bagian dari pemantauan.
Secara wilayah administratif, terdapat 63 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus ISPA pada 2026.
Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan lokasi kebakaran itu sendiri.
Selain faktor asap, perkembangan kasus penyakit pernapasan juga perlu dilihat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan mobilitas masyarakat. Namun, Kemenkes menempatkan paparan asap karhutla sebagai salah satu risiko yang perlu dikendalikan selama periode peningkatan kebakaran.
Kemenkes Perkuat Edukasi dan Pencegahan
Menghadapi peningkatan risiko kesehatan akibat karhutla, Kemenkes menerapkan strategi pengendalian melalui pendekatan promotif dan preventif.
Andi mengatakan, langkah tersebut antara lain dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan risiko krisis kesehatan akibat karhutla.
“Promotif dan preventif kita lakukan edukasi dan promosi pengurangan risiko krisis kesehatan akibat Karhutla kepada masyarakat. Komunikasi, informasi, edukasi, dan promosi terus kita galakkan,” kata Andi.
Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat memahami risiko paparan asap serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya.
Edukasi menjadi semakin penting karena masyarakat yang terdampak asap tidak selalu berada di sekitar titik api. Ketika asap terbawa angin, masyarakat di daerah lain juga dapat menghadapi penurunan kualitas udara dan peningkatan risiko gangguan pernapasan.
Dampak Karhutla Tak Hanya soal Titik Api
Data 50.891 kasus ISPA selama Juli-Agustus 2026 memperlihatkan bahwa dampak karhutla memiliki dimensi kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius.
Penanganan karhutla karena itu tidak hanya berorientasi pada pemadaman api. Pengendalian dampak terhadap masyarakat juga menjadi bagian dari respons pemerintah, mulai dari pemantauan kualitas udara dan kesehatan hingga edukasi untuk mengurangi paparan asap.
Kemenkes terus melakukan pemantauan melalui sistem surveilans untuk melihat perkembangan kasus penyakit yang berpotensi berkaitan dengan kondisi lingkungan akibat karhutla.
Dengan terdapatnya 63 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus ISPA, kewaspadaan perlu diperluas, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak asap lintas daerah.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi mengenai kondisi kualitas udara dan kesehatan serta mengambil langkah perlindungan apabila terjadi peningkatan paparan asap.
Karhutla dengan demikian bukan hanya persoalan lingkungan dan bencana, tetapi juga persoalan kesehatan publik. Data Kemenkes menjadi pengingat bahwa ketika api membakar hutan dan lahan, dampaknya dapat bergerak jauh melampaui lokasi kebakaran—mengikuti arah angin dan meningkatkan risiko bagi masyarakat di wilayah sekitarnya. (*)
