JAKARTA, NUSANTARA INFO: Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka secara transparan rincian biaya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per penerima manfaat. Desakan itu disampaikan di tengah rencana pengalokasian anggaran MBG yang mencapai Rp232,50 triliun pada 2027.
Irma menilai masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang jelas mengenai berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk setiap penerima manfaat, termasuk komponen makanan, distribusi, hingga perbedaan biaya akibat kondisi wilayah.
Hal tersebut disampaikan Irma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
“Karena makan bergizi ini bukan makan kenyang tetapi makan bergizi dan itu pun harus tersampaikan kepada masyarakat bahwa harganya berapa ya, harganya berapa,” kata Irma dalam rapat tersebut.
Menurut Irma, transparansi mengenai biaya per penerima menjadi penting karena anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menjalankan program MBG bernilai sangat besar. Tanpa rincian komponen biaya, publik dinilai akan kesulitan memahami bagaimana anggaran ratusan triliun rupiah tersebut digunakan.
DPR Soroti Alokasi Rp3,283 Juta per Anak
Irma menyoroti rata-rata alokasi anggaran yang dikaitkan dengan penerima manfaat dari kelompok anak sekolah.
Ia menyebut rata-rata alokasi pada 2027 mencapai sekitar Rp3,283 juta per anak sekolah per tahun.
“Secara asimetris alokasi 2027 rata-rata sekitar Rp3.283.000 per anak sekolah per tahun. Ini perlu juga menjadi, ini juga harus dijelaskan oleh BGN kepada Komisi IX DPR RI hari ini,” ujar Irma.
Menurut dia, angka tersebut belum cukup untuk memberikan gambaran utuh mengenai biaya penyelenggaraan MBG karena dokumen anggaran yang disampaikan BGN belum merinci komponen pembiayaan secara lengkap.
Karena itu, Irma meminta BGN menjelaskan secara terbuka sejumlah variabel yang menentukan besaran biaya MBG.
Beberapa di antaranya adalah jumlah hari pemberian makanan, unit cost makanan, biaya distribusi, indeks kemahalan wilayah, serta komponen makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Dokumen yang disampaikan belum menunjukkan jumlah hari pemberian, unit cost makanan, biaya distribusi, indeks kemahalan wilayah, maupun komponen makanan,” kata Irma.
Anggaran MBG Naik, Target Penerima Justru Turun
Selain mempertanyakan unit cost, Irma menyoroti perubahan antara anggaran dan target penerima manfaat MBG pada 2026 dan 2027.
Berdasarkan angka yang disampaikannya, alokasi anggaran MBG meningkat dari Rp218,772 triliun pada 2026 menjadi Rp232,503 triliun pada 2027.
Artinya, terdapat kenaikan sekitar Rp13,731 triliun atau sekitar 6,28 persen.
Namun, pada saat yang sama, target penerima manfaat justru disebut turun.
Target penerima manfaat MBG pada 2026 tercatat 74.560.151 orang, sedangkan untuk 2027 menjadi 72.464.886 orang.
Dengan demikian, terdapat penurunan target sekitar 2,1 juta penerima.
Perubahan tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan karena secara sederhana terdapat kondisi ketika alokasi anggaran meningkat, tetapi jumlah penerima yang ditargetkan menurun.
“BGN perlu menjelaskan apakah angka-angka tersebut merupakan target tahunan, rata-rata harian penerima, atau kapasitas berbasis kapasitas layanan,” ujar Irma.
Menurut Irma, penjelasan tersebut diperlukan agar DPR dapat menilai secara lebih tepat efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memahami dasar perhitungan kebutuhan dana MBG.
BGN Diminta Jelaskan Harga Makanan hingga Distribusi
Persoalan transparansi biaya menjadi semakin penting karena istilah biaya MBG di ruang publik kerap dipahami secara berbeda.
Irma menyinggung adanya informasi yang menyebut nilai makanan yang seharusnya mencapai Rp15.000, tetapi kemudian muncul anggapan bahwa makanan yang sampai ke penerima hanya bernilai sekitar Rp6.000.
“Karena sampai hari ini banyak sekali orang bilang harganya Rp15.000 tapi yang terdistribusikan hanya senilai Rp6.000 misalnya seperti itu. Ini kan harus tersampaikan ke publik,” ujar Irma.
Ia menilai BGN perlu memberikan penjelasan berbasis data mengenai struktur biaya tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan antara nilai makanan, biaya bahan pangan, biaya pengolahan, distribusi, operasional, dan komponen pendukung lainnya apabila memang terdapat perbedaan.
Dengan begitu, informasi mengenai biaya MBG tidak berkembang menjadi persepsi yang berbeda-beda di tengah masyarakat.
“Itu yang harus disampaikan BGN kepada publik biar jangan terjadi confuse informasi di tengah-tengah masyarakat,” kata Irma.
BGN Dapat Pagu Rp240,20 Triliun pada 2027
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono memaparkan rencana anggaran lembaganya untuk 2027 dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI.
BGN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Anggaran tersebut terbagi ke dalam dua program utama, yakni Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Program Dukungan Manajemen.
Program Pemenuhan Gizi Nasional mendapatkan alokasi Rp232,88 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp232,50 triliun atau sekitar 99,84 persen dialokasikan untuk MBG. Sementara sekitar Rp373,3 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG dalam pemenuhan gizi.
Adapun Program Dukungan Manajemen mendapatkan alokasi sekitar Rp7,33 triliun, atau sekitar 3,05 persen dari total pagu BGN 2027.
Besarnya porsi MBG dalam anggaran BGN menunjukkan program tersebut tetap menjadi fokus utama lembaga tersebut pada 2027.
Target MBG 2027 Capai 72,46 Juta Penerima
Dengan pagu anggaran yang diajukan, BGN menargetkan program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat pada 2027.
Target tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat, SLB hingga santri.
Sementara itu, 11.865.109 penerima manfaat lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Komposisi tersebut menunjukkan MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia balita.
Transparansi Jadi Tantangan Besar MBG 2027
Besarnya skala MBG membuat transparansi anggaran menjadi salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan program pada 2027.
Dengan anggaran lebih dari Rp232 triliun untuk MBG dan target penerima lebih dari 72 juta orang, masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami mengenai bagaimana anggaran tersebut dihitung dan digunakan.
Rincian mengenai unit cost, jumlah hari layanan, komponen makanan, distribusi, kondisi geografis, hingga mekanisme pengawasan menjadi penting bukan hanya bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga bagi publik sebagai penerima manfaat sekaligus pihak yang membiayai program melalui APBN.
Kejelasan struktur biaya juga dapat membantu pemerintah menjawab berbagai pertanyaan mengenai perbedaan nilai anggaran dengan makanan yang diterima penerima manfaat.
Di sisi lain, transparansi perlu berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan. Semakin luas cakupan penerima MBG, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan rantai pasok, proses pengolahan, distribusi, dan kualitas makanan berjalan sesuai standar.
Karena itu, pembahasan anggaran MBG 2027 tidak hanya menyangkut berapa besar dana yang dialokasikan, tetapi juga seberapa efektif setiap rupiah anggaran dikonversikan menjadi makanan bergizi yang benar-benar diterima masyarakat.
Sorotan Komisi IX DPR terhadap rincian biaya tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program dengan nilai anggaran sangat besar itu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada parlemen dan publik. (*)
