JAKARTA, NUSANTARA INFO: DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 November 2026, lima komisi DPRD DKI Jakarta menggelar pembahasan bersama perangkat daerah mitra kerja untuk mencermati rencana program, kebutuhan pembiayaan, serta prioritas pembangunan di masing-masing sektor.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD dalam memastikan alokasi APBD 2027 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki sasaran yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi warga Ibu Kota.
Melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD), masing-masing komisi memberikan perhatian terhadap sejumlah isu strategis. Mulai dari efisiensi pengadaan CCTV, pemeliharaan jalur sepeda, pengawasan perizinan minimarket, penanganan sampah, hingga peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan.
Komisi A Soroti Efisiensi Anggaran Pengadaan CCTV
Dalam pembahasan bersama perangkat daerah, Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti rencana pengadaan kamera pengawas atau CCTV agar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menilai keberadaan CCTV penting untuk mendukung keamanan lingkungan, terutama dalam mencegah tindak kriminalitas, peredaran narkoba, hingga aksi tawuran.
Namun, ia mengingatkan agar spesifikasi teknologi yang digunakan tidak berlebihan apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengadaan CCTV dengan teknologi analitik dinilai perlu dipertimbangkan kembali untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien.
“Kalau tidak perlu analitik kenapa dipasang analitik? Sehingga ada penghematan,” ujar Inggard.
Menurutnya, perencanaan pengadaan fasilitas keamanan perlu mengutamakan fungsi dan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara lebih efektif sesuai prioritas kebutuhan Jakarta.
Komisi B Minta Pemeliharaan Jalur Sepeda Jadi Prioritas
Sementara itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta memberikan perhatian terhadap belum adanya alokasi anggaran khusus pemeliharaan jalur sepeda dalam RAPBD 2027.
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, meminta Dinas Perhubungan melakukan pemetaan terhadap kondisi dan tingkat pemanfaatan jalur sepeda sebelum menentukan prioritas perbaikan.
Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur jalur sepeda tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan transportasi ramah lingkungan di Jakarta. Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada kebutuhan dan tingkat penggunaan oleh masyarakat.
“Dinas Perhubungan tolong pilah dan pilih. Perbaikilah jalur yang benar-benar digunakan masyarakat. Jangan sampai perbaikan dilakukan hanya sekadar untuk menghabiskan anggaran,” ujar Baco.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap anggaran pemeliharaan infrastruktur transportasi dapat memberikan manfaat optimal dan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran.
Komisi C Perkuat Pengawasan Perizinan 4.400 Minimarket
Di sektor perekonomian dan pendapatan daerah, Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti persoalan administrasi perizinan sekitar 4.400 minimarket yang disebut belum tercatat dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perizinan usaha oleh perangkat daerah terkait.
Menurutnya, kepastian legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan tertib administrasi sekaligus memastikan pelaku usaha memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan tersebut juga berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah. Sebab, kepatuhan terhadap perizinan dan kewajiban usaha dapat mendukung penerimaan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kita mengangkat masalah fungsi pengawasan dari perangkat daerah terkait terhadap perizinan yang dikeluarkan,” ujar Ismail.
Komisi C berharap perangkat daerah dapat melakukan evaluasi dan penertiban administrasi perizinan agar pengawasan terhadap aktivitas usaha di Jakarta berjalan lebih optimal.
Komisi D Dorong Percepatan Penanganan Sampah Jakarta
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027. Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Lingkungan Hidup mempercepat penanganan sampah melalui perencanaan program dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan pembahasan anggaran perlu disertai kejelasan mengenai target kinerja, kebutuhan fasilitas, serta kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pengelolaan sampah pada 2027.
Menurutnya, DPRD perlu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai program yang direncanakan, termasuk berbagai kendala yang masih dihadapi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.
“Kami ingin memastikan seperti apa perencanaan mereka, target pada 2027, kondisi ideal yang ingin dicapai, serta kekurangan apa saja yang perlu kami dukung,” ungkap Yuke.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi D berharap program penanganan sampah dapat dirancang secara lebih terukur dan berkelanjutan. Penggunaan anggaran juga diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Komisi E Minta Seluruh Puskesmas di Jakarta Direvitalisasi
Di bidang pelayanan kesehatan, Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong revitalisasi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Jakarta melalui perencanaan RAPBD 2027.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menilai Puskesmas memiliki peran strategis sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh layanan medis.
Karena itu, peningkatan kualitas bangunan, fasilitas, sarana pendukung, serta pelayanan Puskesmas perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut Subki, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memadai dapat membantu masyarakat memperoleh penanganan awal sekaligus mengoptimalkan sistem rujukan. Dengan demikian, pasien tidak harus langsung mendatangi rumah sakit untuk seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan.
“Puskesmas itu kan pintu pertama ya dari seluruh fasilitas kesehatan kita. Maka puskesmas harus baik, harus bagus. Mudah-mudahan dengan puskesmas yang bagus orang tuh disaring melalui puskesmas jadi jangan langsung ke rumah sakit gede ya,” ujar Subki.
Revitalisasi Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Jakarta.
DPRD Pastikan Anggaran 2027 Berorientasi pada Kebutuhan Warga
Rangkaian pembahasan RAPBD 2027 oleh lima komisi DPRD DKI Jakarta memperlihatkan beragam prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Mulai dari peningkatan keamanan lingkungan, keberlanjutan transportasi ramah lingkungan, penguatan pengawasan perizinan usaha, penanganan persoalan sampah, hingga peningkatan pelayanan kesehatan dasar.
Berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman terhadap program dan kebutuhan anggaran perangkat daerah sebelum RAPBD 2027 memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
DPRD DKI Jakarta melalui fungsi penganggaran dan pengawasan terus mendorong agar setiap program pemerintah daerah memiliki indikator kinerja yang jelas, perencanaan yang realistis, serta penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel.
Dengan pembahasan yang lebih terarah, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Ibu Kota. (ADV)
