Batam, Nusantara Info: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menghadiri deklarasi bersama Polda Kepulauan Riau (Kepri) terkait pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Markas Polda Kepri, Jumat (25/4/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Karding menyampaikan permasalahan klasik Pekerja Migran Indonesia adalah berangkat kerja ke luar negeri secara unprosedural atau ilegal.
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya masalah pekerja migran di luar negeri, masalahnya karena mereka berangkat secara ilegal,” kata Menteri Karding saat memberikan sambutan dalam deklarasi di Markas Polda (Mapolda) Kepri.
Mereka yang berangkat secara ilegal, kata Menteri Karding, rata-rata mengalami kasus penyiksaan hingga TPPO.
“95 persen orang pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan, mengalami perlakuan tidak adil, mengalami human trafficking atau TPPO itu adalah orang yang berangkat secara ilegal. Ini yang harus kita pahami,” terangnya.
Selain itu, Menteri Karding mengungkapkan Batam menjadi salah satu pilihan transit calon pekerja migran ilegal yang akan berangkat untuk bekerja ke luar negeri.
Oleh karena itu, Menteri Karding berharap Polda Kepulauan Riau dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini.
“Ini lah yang menjadi PR kita bersama. Ini yang kita kerja samakan salah satunya adalah itu. Kalau itu nggak bisa diselesaikan, kita hanya namanya menyelesaikan hal-hal yang dihilir, hulunya kita tidak selesaikan,” kata Menteri Karding.
Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin yang hadir dalam deklarasi ini menyebutkan, kasus pekerja migran Indonesia ilegal memang menjadi perhatian pihaknya.
Irjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memberikan atensi agar permasalahan di Kepri yang menjadi pilihan transit keberangkatan pekerja migran ilegal bisa segera dituntaskan.
“Beliau (Kapolri) selalu menyampaikan pesan, Kepulauan Riau itu menjadi salah satu daerah atau pintu keluar pekerja migran ilegal,” ujarnya.
“Kamu harus lakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan untuk bagaimana meminimalisir atau bahkan menghilangkan pekerja migran ilegal itu berangkat dari Kepulauan Riau,” tambahnya.
Oleh karena itu, pencegahan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri melalui Batam harus dilakukan bersama-sama.
“Dalam kesempatan yang baik ini, kami mengajak seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat dan organisasi yang ada di Batam ini, di Kepri ini khususnya, untuk sama-sama kita mendeklarasikan tidak ada toleransi untuk mengirimkan tenaga kerja ilegak ke luar negeri,” pungkas Irjen Pol. Asep Safrudin. (*)
