Jakarta, Nusantara Info: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 berpotensi mengalami penghematan hingga Rp70 triliun dibandingkan skema sebelumnya. Penghematan tersebut diklaim merupakan hasil evaluasi tata kelola program yang dilakukan oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan itu disampaikan Saan usai audiensi antara pimpinan DPR RI dan perwakilan mahasiswa di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurut Saan, informasi tersebut diperoleh setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berkomunikasi langsung dengan Kepala BGN Nanik Sudaryanti Deyang saat menerima berbagai aspirasi mahasiswa, termasuk terkait pelaksanaan Program MBG.
“Tadi Pak Dasco komunikasi langsung dengan Kepala BGN, Bu Nanik, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan,” kata Saan kepada wartawan.
Penghematan Berasal dari Program yang Dinilai Tidak Efisien
Saan menjelaskan, potensi penghematan tersebut muncul setelah BGN melakukan penyisiran terhadap sejumlah komponen program yang dinilai kurang efektif dan tidak efisien.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya,” ujar Saan.
Meski demikian, DPR belum merinci secara detail pos-pos anggaran yang dipangkas maupun mekanisme efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut.
Potensi penghematan hingga puluhan triliun rupiah itu dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Mahasiswa Soroti Pelaksanaan MBG
Dalam audiensi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian mahasiswa. Mereka meminta DPR memastikan program yang menggunakan anggaran besar tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan mampu mencapai target penerima manfaat.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPR menyatakan akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program sekaligus menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah dan Badan Gizi Nasional.
Komunikasi langsung yang dilakukan Dasco dengan Kepala BGN dalam forum audiensi disebut sebagai bentuk respons cepat DPR terhadap berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa.
DPR Juga Tindak Lanjuti Keluhan BBM Bersubsidi
Selain membahas MBG, mahasiswa juga menyampaikan keluhan mengenai kenaikan harga Pertamax dan kelangkaan BBM bersubsidi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Saan mengatakan Dasco langsung menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menyampaikan temuan dan aspirasi mahasiswa tersebut.
Menurutnya, komunikasi itu dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh para mahasiswa yang hadir dalam audiensi.
“Menteri ESDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini,” terang Saan.
Mahasiswa dan DPR Sepakat Jaga Stabilitas Nasional
Meski menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut tetap menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.
Saan menilai komitmen tersebut menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak hanya berfokus pada kritik, tetapi juga pada upaya mendorong perbaikan kebijakan tanpa mengganggu stabilitas nasional.
“Semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional. Karena stabilitas politik dan ekonomi bisa berdampak terhadap banyak faktor, dan ini juga menjadi salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa,” pungkasnya.
Dengan adanya evaluasi tata kelola dan potensi efisiensi anggaran hingga Rp70 triliun, DPR berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif pada 2027 sekaligus menjawab berbagai masukan yang berkembang di masyarakat. (*)
