KPU Ungkap Pendidikan Terakhir 580 Anggota DPR RI, Lulusan SMA Terbanyak

Bagikan

KPU Ungkap Pendidikan Terakhir 580 Anggota DPR RI, Lulusan SMA Terbanyak
KPU mencatat, dari 580 anggota DPR RI per Desember 2025, sebanyak 191 orang memiliki pendidikan terakhir SMA. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, NUSANTARA INFO: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap data latar belakang pendidikan 580 anggota DPR RI, termasuk anggota pengganti antarwaktu (PAW), per Desember 2025. Berdasarkan data tersebut, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak, yakni 191 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan anggota DPR RI cukup beragam, mulai dari lulusan SMA hingga doktor (S3). Sementara itu, anggota DPR dengan pendidikan terakhir magister (S2) tercatat sebanyak 168 orang.

Komisioner KPU, Idham Holik, menjelaskan bahwa data pendidikan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan dokumen ijazah yang diserahkan para calon anggota legislatif (caleg) saat proses pencalonan.

“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam (daftar calon tetap) DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data KPU, dari total 580 anggota DPR RI, sebanyak 191 orang memiliki pendidikan terakhir SMA, satu orang lulusan Diploma III (D3), 146 orang lulusan Strata 1 (S1), 168 orang lulusan Strata 2 (S2), dan 74 orang lulusan Strata 3 (S3).

Dengan demikian, lulusan SMA merupakan kelompok pendidikan terakhir terbesar di DPR RI, disusul lulusan S2 dan S1.

Syarat Pendidikan Minimal Anggota DPR RI

Idham memastikan seluruh caleg yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan tersebut mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam ketentuan tersebut, calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Artinya, lulusan SMA telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi calon anggota DPR RI. Aturan tersebut tidak menetapkan kewajiban bagi calon legislator untuk memiliki gelar sarjana maupun pendidikan tinggi lainnya.

Baca Juga :  Ketua Komisi II DPR Kritik Mentalitas ASN: Jangan Cuma Ngabsen, Ngopi, Lalu Pulang

Muncul Petisi Desak Ijazah Anggota DPR Dibuka ke Publik

Di tengah perhatian terhadap latar belakang pendidikan anggota DPR RI, muncul petisi di platform Change.org yang mendesak agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka kepada publik dan dilakukan verifikasi.

Petisi tersebut dibuat oleh seorang warganet bernama Farida Octavia pada Kamis (12/11/2026). Petisi itu ditujukan kepada tiga lembaga, yakni pimpinan DPR RI, KPU RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Dalam keterangannya, pembuat petisi menilai keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga legislatif.

“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis (ijazah) para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” demikian bunyi latar belakang petisi tersebut, dikutip dari laman Change.org, Selasa (17/11/2026).

Pembuat petisi juga menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tengah menghadapi tantangan. Karena itu, masyarakat dinilai memiliki kepentingan untuk memastikan kualifikasi pendidikan para pembuat kebijakan dan undang-undang.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” tulis pembuat petisi.

Petisi tersebut mendorong adanya keterbukaan informasi dan verifikasi dokumen pendidikan anggota DPR RI. Namun, keberadaan petisi itu merupakan aspirasi pembuatnya dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persoalan keabsahan ijazah anggota DPR.

Data KPU mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR RI serta munculnya desakan transparansi ijazah menjadi bagian dari perhatian publik terhadap akuntabilitas dan integritas wakil rakyat. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait