
JAKARTA, NUSANTARA INFO: Petisi yang mendesak keterbukaan dan verifikasi ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus mendapat dukungan publik. Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 23.01 WIB, petisi yang diinisiasi Farida Octavia melalui platform Change.org tersebut telah mengumpulkan 24.088 tanda tangan.
Jumlah itu meningkat dibandingkan Selasa siang pukul 12.06 WIB, ketika petisi baru memperoleh 21.600 tanda tangan. Artinya, terdapat tambahan 2.488 tanda tangan dalam kurun waktu kurang dari 11 jam.
Desakan transparansi ijazah anggota DPR RI tersebut mencuat di tengah sorotan publik terhadap riwayat pendidikan pejabat negara, menyusul polemik keabsahan ijazah SMA atau sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.
Dalam petisinya, Farida meminta pimpinan DPR RI membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggota legislatif kepada publik, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi dan gelar akademik.
Selain itu, ia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota DPR aktif secara transparan dan independen.
Farida juga meminta seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulis Farida dalam petisinya.
Ia menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini berada pada titik krusial. Menurutnya, transparansi dokumen pendidikan tidak semata-mata menyangkut privasi individu, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat.
“Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” ucap Farida.
Dasco Sebut Dokumen Pencalonan DPR Bisa Diakses di KPU
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dokumen persyaratan pendidikan calon anggota DPR sebenarnya telah tersedia melalui KPU.
Menurut Dasco, masyarakat dapat melihat data dan dokumen persyaratan yang disampaikan para calon anggota legislatif ketika mengikuti proses pencalonan.
“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada dokumen persyaratan pencalonan anggota legislatif yang diserahkan kepada KPU dalam tahapan pemilu.
Komisi X DPR Serahkan Verifikasi Ijazah kepada KPU
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan bahwa verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyatakan menghormati aspirasi masyarakat yang menginginkan keterbukaan latar belakang pendidikan para wakil rakyat.
Menurutnya, anggota DPR sebagai pejabat publik memang dituntut memiliki transparansi terkait rekam jejak dan riwayat pendidikan.
“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Lalu menjelaskan, dokumen ijazah merupakan bagian dari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon anggota legislatif. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen tersebut juga menjadi bagian dari tahapan pencalonan yang dilakukan KPU.
“Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ucapnya.
KPU Pastikan Anggota DPR Penuhi Syarat Pendidikan Minimal
Komisioner KPU RI Idham Holik juga memberikan tanggapan terkait petisi tersebut. Ia memastikan seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal.
“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham melalui pesan singkat, Selasa (17/11/2026).
Idham menjelaskan, persyaratan pendidikan calon anggota DPR mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketentuan tersebut mensyaratkan calon anggota DPR memiliki pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
KPU juga mencatat komposisi pendidikan terakhir 580 anggota DPR RI, termasuk anggota pengganti antarwaktu (PAW), berdasarkan data per Desember 2025.
Rinciannya, sebanyak 191 anggota memiliki pendidikan terakhir SMA, satu orang lulusan Diploma III (D3), 146 orang lulusan Strata 1 (S1), 168 orang lulusan Strata 2 (S2), dan 74 orang lulusan Strata 3 (S3).
Data tersebut menunjukkan lulusan SMA menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak di DPR RI, disusul lulusan S2 dan S1.
Meski KPU memastikan seluruh anggota DPR telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal saat pencalonan, desakan melalui petisi Change.org menyoroti tuntutan keterbukaan dokumen ijazah dan verifikasi keabsahannya kepada publik.
Perkembangan petisi tersebut menjadi bagian dari dinamika tuntutan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif di tengah perhatian masyarakat terhadap integritas wakil rakyat. (*)






