Jakarta (14/12/2021): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk memprioritaskan pelaksanaan program kerja yang bermanfaat yang bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Menhub saat memberi pengarahan pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun 2022 Unit Eselon I Kementerian Perhubungan, Senin (13/12/2021).
“Pastikan agar semua program dan kegiatan yang telah direncanakan itu bisa netes (menetas). Artinya, dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat,” kata Menhub.
Menhub menginstruksikan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan seluruh jajaran pelaksana anggaran di lingkungan Kemenhub, untuk mengawal dan melaksanakan program dengan lebih baik lagi pada tahun 2022.
“Perlu dilakukan transformasi struktural dan pemanfaatan digitalisasi untuk memperkuat suatu program kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, sesuai prinsip better planning, better spending,” ucap Menhub.
Menhub mengungkapkan, pada tahun 2022, Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,93 Triliun, yang trennya mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. (Tahun 2020 sebesar Rp. 36,39 Triliun dan Tahun 2021 sebesar Rp. 34,01 Triliun)
Mengantisipasi adanya gap antara kebutuhan pembangunan dan pelayanan di sektor transportasi dan kemampuan pendanaan APBN, Kemenhub terus mendorong upaya pendanaan kreatif non APBN, di antaranya melalui pembentukan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), peningkatan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) secara optimal, dan melalui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan layanan di sektor transportasi (Public Private Partnership’s/PPP’s).
“Saya meminta agar semua pelaksana anggaran melaksanakan kegiatan secara good governance. Menghindari praktik korupsi dan gratifikasi, dan hal-hal lainnya yang melanggar hukum,” tutur Menhub.
Sejumlah upaya yang dilakukan Kemenhub, untuk memastikan program kegiatan di tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, yakni mempersiapkan dan memproses dokumen penunjukkan pelaksana anggaran setiap satker, melakukan percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa, yang bersumber dari rupiah murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN), sehingga program bisa dilaksanakan lebih awal, segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan blokir/catatan pada kegiatan prioritas/strategis; menyusun timeline program kegiatan secara rigid, melakukan mitigasi resiko kendala yang dihadapi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala menggunakan e-monitoring, melakukan penguatan perencanaan, dan upaya-upaya lainnya.
Dalam mempersiapkan program kegiatan tahun 2022, Kemenhub mengacu pada tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa menghadapi ketidakpastian tahun 2022 akibat masih adanya pandemi, APBN harus dirancang secara responsif, antisipatif, fleksibel, dan juga harus selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan dengan tata kelola yang baik.
APBN tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai pengungkit pemulihan ekonomi nasional. Mengingat pada tahun ini Indonesia dipercaya sebagai pemegang presidensi G20. Untuk itu Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. (*)
