Jakarta, Nusantara Info: Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Minggu (28/9/2025) menyusul rentetan kasus keracunan yang terjadi pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan sejumlah instruksi penting untuk meningkatkan kualitas layanan program pemenuhan gizi nasional.
Dadan menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 9.615 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia, melayani sekitar 31 juta penerima manfaat.
“Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” kata Dadan dalam keterangannya.
Ia juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang tercatat sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari–31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian, sementara pada 1 Agustus–27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
Menurut Dadan, kasus keracunan banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena sumber daya manusia (SDM) masih membutuhkan pengalaman. Selain itu, kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) di dapur MBG turut menjadi faktor pemicu.
Instruksi Presiden Prabowo
Dadan mengungkapkan Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah arahan untuk memperkuat program MBG, di antaranya:
- Peningkatan Tata Kelola SPPG
Prabowo menekankan perlunya pembenahan tata kelola demi mencegah terulangnya kasus keracunan. - Koki Terlatih dan Alat Rapid Test
Presiden meminta agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dapur MBG dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan sebelum dibagikan. - Sterilisasi dan Filter Air
Prabowo juga menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray serta memasang filter air guna menjamin kebersihan dan keamanan air yang digunakan. - Pemasangan CCTV Terhubung Pusat
Presiden mengarahkan pemasangan CCTV di seluruh SPPG yang terhubung langsung dengan pusat untuk memantau kualitas layanan dan memastikan transparansi program.
Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah ini penting untuk menjamin program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman, terpercaya, dan berdampak positif bagi masyarakat. (*)
