PEKANBARU, NUSANTARA INFO: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, mendorong pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mulai mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar MPR RI di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, Minggu (20/7/2026).
Fatoni menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut lahirnya berbagai inovasi pembiayaan.
“Pada prinsipnya, saat ini dengan kondisi keuangan daerah yang ada, memerlukan inovasi dan terobosan,” ujar Fatoni.
Data Kemendagri menunjukkan kondisi fiskal mayoritas daerah masih belum kuat. Dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah berkategori sedang, sedangkan 467 daerah masih berada pada kategori lemah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan tanpa hanya menunggu transfer dari pemerintah pusat.
Fatoni menjelaskan, regulasi sebenarnya telah membuka berbagai peluang pembiayaan di luar APBD maupun APBN. Instrumen tersebut antara lain obligasi daerah, sukuk daerah, pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerja sama dengan BUMN, BUMD maupun pemerintah daerah lain, hingga optimalisasi aset daerah melalui BUMD, BLUD dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menurutnya, semakin beragam sumber pembiayaan yang dimanfaatkan, semakin besar peluang daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Meski demikian, ia menekankan seluruh instrumen tersebut membutuhkan tata kelola yang baik serta komitmen kuat dari pemerintah daerah agar dapat diimplementasikan secara optimal.
Sarasehan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng, Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, perwakilan BPK, PT SMI, akademisi, kepala daerah se-Riau, DPRD, HIPMI, Kadin, serta kalangan perguruan tinggi. (*)
