Jakarta, Nusantara Info: Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah terjadi sejumlah insiden terkait keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil sebagai langkah evaluasi menyeluruh untuk memastikan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah dasar.
Beberapa SPPG yang dinonaktifkan di antaranya SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, serta SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima MBG.
“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG, jadi prioritas utama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Nanik menjelaskan, saat ini puluhan SPPG yang dinonaktifkan tengah menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, mulai dari perbaikan, penguatan pengawasan, hingga sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.
Penguatan Pengawasan dan Kanal Pengaduan Masyarakat
Sebagai langkah pencegahan, BGN membuka kanal pengaduan masyarakat guna memperkuat mekanisme monitoring di lapangan.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.
“BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” kata Hida.
Menurutnya, momentum evaluasi ini juga akan digunakan untuk memperbaiki tata kelola SPPG secara menyeluruh. Mulai dari rantai pasokan bahan pangan, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi ke penerima manfaat akan menjadi fokus pengawasan ke depan.
BGN menegaskan bahwa insiden yang terjadi tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga,” tutup Nanik. (*)
