Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga triwulan III mencatat defisit sebesar Rp371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 30 September 2025.
“Sampai dengan akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dan keseimbangan primer yang positif,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Pendapatan Negara Terkoreksi karena Harga Komoditas
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau 65 persen dari proyeksi APBN 2025, turun 7,2 persen dibandingkan realisasi periode sama 2024 sebesar Rp2.008,6 triliun.
Menurut Purbaya, tekanan tersebut berasal dari penurunan harga komoditas global yang memengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya sektor migas dan pertambangan.
Serapan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun, atau 63,5 persen dari proyeksi, turun 2,9 persen dari realisasi tahun lalu. Rinciannya:
- Penerimaan pajak turun 4,4 persen menjadi Rp1.295,3 triliun, setara 62,4 persen dari proyeksi.
- Penerimaan kepabeanan dan cukai justru tumbuh 7,1 persen menjadi Rp221,3 triliun, 71,3 persen dari proyeksi.
“Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh badan dan PPN sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif,” jelas Purbaya.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp344,9 triliun, setara 72,3 persen dari proyeksi, melambat 19,8 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Belanja Negara Melambat, Transfer ke Daerah Positif
Dari sisi belanja, realisasi tercatat Rp2.234,8 triliun, atau 63,4 persen dari proyeksi, sedikit turun 0,8 persen dibanding 2024.
Detail belanja pemerintah pusat (BPP):
- BPP melambat 1,6 persen menjadi Rp1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) turun 0,3 persen menjadi Rp800,9 triliun (62,8 persen dari proyeksi).
- Belanja non-K/L melandai 2,9 persen menjadi Rp789 triliun (56,8 persen dari proyeksi).
- Transfer ke daerah (TKD) justru meningkat 1,5 persen menjadi Rp644,9 triliun (74,6 persen dari proyeksi).
“Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial (bansos), dan belanja modal infrastruktur,” ucap Purbaya.
Dengan kinerja tersebut, keseimbangan primer tercatat surplus Rp18 triliun, menandakan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut.
Purbaya menekankan bahwa tren realisasi APBN menunjukkan anggaran negara tetap adaptif dan kredibel, mampu menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal jangka menengah.
“APBN 2025 menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi tekanan global, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi domestik,” pungkasnya. (*)
