Yogyakarta, Nusantara Info: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberanian pemerintah daerah untuk berinovasi dan menciptakan terobosan dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Fatoni dalam kegiatan Regional Financial Discussion bertema “Pengelolaan Keuangan Daerah dan Creative Financing” yang digelar di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).
Menurut Fatoni, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks akibat pengaruh dinamika global, kondisi ekonomi nasional, hingga karakteristik dan permasalahan spesifik yang berbeda di setiap daerah.
“Kemandirian fiskal bukan hanya soal angka, tetapi keberanian daerah untuk berinovasi. Daerah harus berani mencari solusi, menciptakan peluang, dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk memperkuat kapasitas fiskalnya,” katanya.
Ketergantungan Daerah pada Transfer Pusat Masih Tinggi
Fatoni mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemampuan fiskalnya melalui berbagai langkah strategis, mulai dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah hingga peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus mampu mendukung keberlangsungan roda pemerintahan, mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kondisi fiskal yang kuat akan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi ketergantungan terhadap dana transfer, maka ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas,” ujarnya.
Kepemimpinan Daerah Menjadi Faktor Penentu
Selain faktor fiskal, Fatoni menilai keberhasilan pembangunan daerah juga sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala daerah.
Ia menegaskan bahwa daerah dengan sumber daya terbatas tetap dapat berkembang apabila dipimpin oleh kepala daerah yang memiliki visi kuat, inovatif, dan mampu menciptakan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.
“Selain potensi daerah, leadership juga sangat penting. Kepala daerah yang inovatif dan kreatif akan mampu menemukan solusi meskipun dalam kondisi yang sulit,” terang Fatoni.
Menurut Fatoni, banyak daerah di Indonesia yang berhasil mencatatkan kemajuan signifikan bukan semata karena memiliki sumber daya besar, melainkan karena mampu menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
Dorong Daerah Terapkan Prinsip ATM
Dalam forum tersebut, Fatoni juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif mempelajari praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di daerah lain.
Ia menilai keberhasilan suatu daerah seharusnya menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melakukan adaptasi dan pengembangan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Menurutnya, salah satu pendekatan yang efektif adalah menerapkan prinsip ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi).
“Daerah yang sukses harus menjadi contoh bagi daerah lain. Kita bisa menerapkan prinsip ATM, yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi. Dengan demikian, inovasi dapat berkembang lebih cepat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” jelas Fatoni.
Ia menambahkan, forum diskusi antar daerah memiliki peran penting sebagai ruang berbagi pengalaman, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, serta mempercepat lahirnya berbagai inovasi dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Creative Financing Jadi Peluang Perkuat Fiskal Daerah
Dalam kesempatan itu, Fatoni juga menyoroti pentingnya pemanfaatan berbagai skema creative financing atau pembiayaan kreatif sebagai salah satu alternatif memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, regulasi yang ada saat ini sebenarnya telah memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan.
Karena itu, tantangan terbesar saat ini bukan lagi terbatas pada aspek regulasi, melainkan keberanian pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang yang telah tersedia secara optimal.
“Regulasi untuk berinovasi sudah tersedia. Yang diperlukan sekarang adalah keberanian untuk memanfaatkannya. Banyak daerah masih ragu karena tidak paham, dan tidak paham karena tidak belajar,” tegasnya.
Fatoni menekankan bahwa pemahaman terhadap berbagai instrumen pembiayaan alternatif perlu terus ditingkatkan agar daerah memiliki lebih banyak pilihan dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.
Adaptif Hadapi Perubahan
Menutup paparannya, Fatoni mengingatkan pentingnya membangun pola pikir yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan.
Ia mengutip pesan Presiden yang menegaskan bahwa hasil yang berbeda hanya dapat dicapai melalui cara yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk berani keluar dari pola lama dan terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau daerah lain bisa, kita harus bisa. Bahkan kalau perlu, daerah lain tidak bisa, kita yang bisa. Semangat inilah yang harus menjadi energi baru dalam membangun kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis, kemampuan daerah dalam membangun kemandirian fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya PAD, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan, inovasi kebijakan, serta keberanian memanfaatkan berbagai peluang pembiayaan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
