JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Purbaya mengatakan, pelaksanaan Program MBG menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan belanja pemerintah pusat sepanjang semester I 2026. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional guna memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk Program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,” ujarnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta Selatan, Senin (3/8/2026).
Selain Program MBG, pemerintah juga telah merealisasikan anggaran sebesar Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen. Program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Belanja Negara Tumbuh Signifikan
Purbaya menjelaskan, hingga akhir triwulan II 2026 realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun, meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year).
Sementara itu, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.298,6 triliun, atau tumbuh 29,4 persen secara tahunan.
Menurutnya, kenaikan belanja pemerintah tidak hanya dipengaruhi percepatan pelaksanaan Program MBG, tetapi juga berbagai program strategis lainnya yang dijalankan pemerintah sepanjang semester pertama tahun ini.
“Beberapa komponen utama yang mendorong kenaikan belanja tersebut antara lain penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pembayaran manfaat pensiun, hingga subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) serta listrik,” jelas Purbaya.
APBN Jalankan Tiga Fungsi Strategis
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan APBN tetap dioptimalkan untuk menjalankan tiga fungsi utama, yakni sebagai shock absorber, agent of development, dan protecting the poor.
Sebagai instrumen shock absorber, pemerintah telah merealisasikan subsidi sebesar Rp116 triliun serta kompensasi senilai Rp116,9 triliun. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas harga, pasokan energi, dan ketahanan pangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Di sisi lain, fungsi perlindungan sosial juga terus diperkuat melalui berbagai program bantuan pemerintah.
Hingga akhir Juni 2026, realisasi anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp14,5 triliun, Program Kartu Sembako sebesar Rp19,7 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun.
Menurut Purbaya, pemerintah juga menggulirkan sejumlah stimulus ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional.
“Stimulus tersebut meliputi pemberian insentif perpajakan bagi pelaku usaha, diskon transportasi selama periode mudik Lebaran dan libur sekolah, hingga penguatan program magang dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” terangnya.
Pendapatan Negara Naik, Pembiayaan APBN Tetap Terjaga
Dari sisi fiskal, Purbaya menyampaikan pendapatan negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452 triliun, meningkat 59,4 persen secara tahunan.
Menurut pemerintah, capaian tersebut menunjukkan kondisi APBN tetap mampu menjadi instrumen utama dalam mendukung pembiayaan berbagai program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas sektor pangan dan rantai pasok di berbagai daerah. (*)
Ikuti terus perkembangan kebijakan APBN, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan berita ekonomi nasional terbaru hanya di Nusantara Info.
