JAKARTA, NUSANTARA INFO: Dampak blokade Selat Hormuz mulai merembet ke perekonomian Irak. Negara yang sangat bergantung pada ekspor minyak itu menghadapi tekanan fiskal setelah jalur pelayaran strategis tersebut terganggu, sementara kebutuhan untuk membiayai sektor publik terus berjalan.
Kondisi tersebut mulai dirasakan langsung masyarakat. Sejumlah pegawai negeri dilaporkan mengalami keterlambatan pembayaran gaji, sementara aksi protes mulai muncul di sejumlah wilayah Irak.
Persoalan ini menjadi serius karena minyak merupakan sumber utama pendapatan negara Irak. Sebagian besar penerimaan pemerintah bergantung pada ekspor komoditas tersebut, sedangkan sebagian besar pengeluaran negara terserap untuk membiayai gaji pegawai negeri, pensiun, dan program perlindungan sosial.
Bagi masyarakat Irak, gangguan terhadap ekspor minyak bukan sekadar persoalan perdagangan internasional. Ketika penerimaan negara tertekan, kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan publik ikut terdampak.
Gaji Pegawai Negeri Mulai Terlambat
Mahmoud Waleed, guru berusia 38 tahun di Mosul, mengaku telah mengalami keterlambatan pembayaran gaji selama sekitar tiga bulan terakhir.
Sebagai pegawai Kementerian Pendidikan Irak, penghasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran kepada aparatur negara.
“Keterlambatan ini sangat berdampak bagi kami,” ujar Waleed.
Ia mengatakan keluarganya harus mulai mengurangi pengeluaran dan menyisihkan dana untuk menghadapi kemungkinan kondisi ekonomi yang semakin sulit.
“Seperti kebanyakan orang, kami juga punya kewajiban keuangan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang kami semakin yakin harus mengurangi pengeluaran dan menyisihkan uang untuk keadaan darurat, setidaknya sampai situasinya kembali normal. Kondisi ini membuat kami cemas dan takut,” katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Ahmed, seorang dokter di Mosul yang meminta identitas lengkapnya tidak dipublikasikan.
Menurut dia, pembayaran gaji pada bulan ini terlambat lebih dari 10 hari.
“Masa depan terasa semakin tidak pasti,” ujarnya.
Ahmed mengatakan keterlambatan tersebut dijelaskan pemerintah sebagai dampak kekurangan arus kas. Namun, ketidakpastian mengenai kapan pembayaran kembali normal membuat pegawai semakin khawatir.
Ketergantungan Irak pada Minyak Sangat Tinggi
Tekanan terhadap keuangan Irak tidak dapat dilepaskan dari struktur perekonomian negara tersebut.
Sekitar 85-90 persen pendapatan pemerintah Irak berasal dari ekspor minyak. Pada saat yang sama, Irak memiliki sektor publik yang sangat besar.
Sekitar dua pertiga dari penduduk usia kerja disebut bergantung pada pemerintah sebagai sumber penghidupan, baik melalui pekerjaan di sektor publik maupun berbagai bentuk dukungan negara.
Besarnya ketergantungan tersebut membuat anggaran pemerintah sangat sensitif terhadap perubahan volume dan harga ekspor minyak.
Pemerintah Irak membutuhkan sekitar US$6,5 miliar hingga US$8,2 miliar setiap bulan untuk memenuhi berbagai kewajiban, terutama pembayaran gaji pegawai negeri, pensiun, dan bantuan sosial.
Ketika aliran pendapatan minyak terganggu, ruang fiskal pemerintah pun menyempit.
Masalah menjadi semakin berat karena Irak tidak memiliki cukup banyak jalur alternatif untuk mengalihkan ekspor minyak ketika Selat Hormuz mengalami gangguan.
Ekspor Minyak Irak Anjlok
Sebelum blokade Selat Hormuz, sekitar 80-90 persen ekspor minyak Irak dikirim melalui jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar internasional tersebut.
Gangguan di Selat Hormuz kemudian memberikan pukulan langsung terhadap kemampuan Irak mengirim minyak ke pasar global.
Berdasarkan informasi yang dikutip dalam laporan tersebut, ekspor minyak Irak pada Maret turun sekitar 83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada Mei, ekspor minyak mentah melalui jalur laut bahkan dilaporkan anjlok sekitar 97 persen.
Penurunan tersebut membuat persoalan likuiditas pemerintah semakin serius. Pemerintah bukan hanya menghadapi penurunan pemasukan, tetapi juga harus tetap memenuhi kewajiban belanja yang sebagian besar bersifat rutin dan sulit dikurangi dalam waktu singkat.
Keterlambatan Gaji Picu Protes
Tekanan fiskal mulai berubah menjadi persoalan sosial.
Pada awal Agustus, keterlambatan pembayaran gaji dilaporkan memicu sejumlah aksi protes kecil di berbagai wilayah Irak.
Staf universitas di sejumlah daerah turun ke jalan untuk menyampaikan keluhan. Aksi serupa kemudian muncul dari pegawai Kementerian Kelistrikan.
Protes tersebut sejauh ini masih bersifat sektoral. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa situasi dapat berkembang apabila keterlambatan pembayaran gaji berlangsung lebih lama dan terjadi bersamaan dengan persoalan ekonomi serta layanan publik lainnya.
Kekhawatiran juga meningkat setelah beredar rumor bahwa pembayaran gaji pegawai negeri akan diubah dari setiap bulan menjadi setiap 45 hari.
Pemerintah Irak berupaya meredam kekhawatiran tersebut dengan menyatakan bahwa pembayaran gaji masih dapat dipenuhi.
Pemerintah menyebut Irak memiliki cadangan devisa sekitar US$83 miliar, ditambah cadangan emas dan pendapatan dari sektor nonminyak.
Dalam pernyataan pada Selasa, pemerintah menyebut cadangan tersebut masih cukup untuk membiayai pembayaran gaji selama sekitar 10-11 bulan ke depan.
Namun, kecukupan cadangan dalam jangka menengah tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktural. Jika gangguan ekspor berlangsung lama, cadangan negara pada akhirnya akan terus tergerus untuk membiayai pengeluaran rutin.
Selat Hormuz Jadi Titik Kritis
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Gangguan terhadap lalu lintas di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi negara-negara produsen minyak di kawasan Teluk sekaligus pasar energi global.
Bagi Irak, dampaknya menjadi lebih besar karena ketergantungan terhadap jalur tersebut sangat tinggi.
Laporan yang dikutip dalam pemberitaan menyebut lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz diperkirakan belum segera kembali normal.
Direktur Riset Makro Global Oxford Economics, Ben May, mengatakan lalu lintas di kawasan tersebut diperkirakan masih berfluktuasi seiring perubahan tingkat ketegangan.
“Hingga setidaknya 2028, volume lalu lintas diperkirakan akan terus berfluktuasi seiring mereda dan meningkatnya ketegangan. Namun, secara rata-rata tetap akan berada jauh di bawah tingkat sebelum konflik,” kata May.
Jika proyeksi tersebut terjadi, Irak menghadapi tantangan yang jauh lebih panjang daripada sekadar gangguan ekspor sementara.
Risiko Ekonomi Bisa Merembet ke Stabilitas Politik
Ekonom Irak Ali Al-Rawi menyebut kondisi tersebut sebagai krisis serius yang dampaknya melampaui sektor minyak.
Menurut dia, persoalan utama terletak pada ketergantungan ekonomi Irak terhadap pendapatan minyak.
“Seluruh perekonomian Irak kini pada dasarnya bergantung pada pendapatan minyak,” tulis Al-Rawi dalam laporan Al Bayan Center.
Tekanan terhadap anggaran dapat semakin terasa apabila keterlambatan gaji berlangsung bersamaan dengan persoalan lain, seperti pemadaman listrik, inflasi, dan memburuknya kualitas pelayanan publik.
Peneliti Chatham House, Hayder al-Shakeri, memperkirakan keterlambatan gaji berpotensi memunculkan lebih banyak demonstrasi, meski pada tahap awal kemungkinan masih terbatas pada sektor-sektor tertentu.
“Jika keterlambatan gaji terus berlanjut, saya memperkirakan akan muncul lebih banyak demo. Namun pada tahap awal, aksi tersebut kemungkinan masih bersifat sektoral dan belum berkembang menjadi gerakan nasional seperti demonstrasi Tishreen,” kata Al-Shakeri.
Gerakan Tishreen merujuk pada gelombang demonstrasi besar yang dipimpin anak muda Irak pada 2019-2021 untuk memprotes pemerintah dan berbagai persoalan sosial-politik.
Menurut Al-Shakeri, pemerintah Irak telah belajar dari pengalaman tersebut dan memiliki berbagai mekanisme politik, administratif, serta keamanan untuk mencegah protes berkembang menjadi gerakan nasional.
Namun, risiko tetap ada.
“Jika keterlambatan gaji disertai pemadaman listrik, inflasi, dan penurunan kualitas layanan publik dalam jangka panjang, berbagai aksi protes yang terpisah itu bisa saling terhubung,” ujarnya.
“Pada titik itu, stabilitas Irak yang selama ini terjaga akan menghadapi ujian yang jauh lebih serius.”
Irak Cari Jalur Alternatif Ekspor Minyak
Pemerintah Irak tidak tinggal diam menghadapi gangguan ekspor melalui Selat Hormuz.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan penggunaan jalur alternatif. Sebagian minyak Irak diekspor melalui jaringan pipa menuju Turki.
Minyak juga dilaporkan diangkut menggunakan truk menuju pelabuhan di Suriah sebelum kemudian dikirim menggunakan kapal.
Pemerintah Irak juga mengumumkan rencana mengaktifkan kembali jalur pipa minyak Irak-Lebanon yang telah lama tidak beroperasi.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan pada satu jalur ekspor.
Namun, kapasitas jalur alternatif dinilai belum mampu sepenuhnya menggantikan volume minyak yang sebelumnya dikirim melalui Selat Hormuz.
Karena itu, selama gangguan di jalur utama berlangsung, tekanan terhadap penerimaan negara masih berpotensi berlanjut.
Hubungan dengan Iran Jadi Faktor Penting
Posisi Irak menjadi semakin kompleks karena negara tersebut memiliki hubungan yang relatif dekat dengan Iran, sementara Iran merupakan pihak yang terkait langsung dengan penutupan Selat Hormuz dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.
Dalam kunjungan ke Iran pada akhir Juli 2026, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi disebut meminta pejabat Iran memberikan izin khusus agar minyak Irak dapat kembali melewati Selat Hormuz.
Langkah diplomatik tersebut memperlihatkan besarnya kepentingan Irak untuk memulihkan jalur ekspor minyaknya.
Bagi Baghdad, kelancaran ekspor bukan hanya berkaitan dengan penerimaan devisa, tetapi juga kemampuan negara membayar gaji jutaan pegawai, memenuhi kewajiban pensiun, menjaga pelayanan publik, dan mempertahankan stabilitas sosial.
Krisis Bisa Menjadi Momentum Reformasi
Di tengah tekanan tersebut, sejumlah pengamat melihat krisis sebagai peluang untuk mempercepat reformasi ekonomi Irak.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Irak menghadapi persoalan ketergantungan pada minyak, besarnya sektor publik, korupsi, serta lemahnya sektor swasta.
Ketika harga dan volume ekspor minyak tinggi, dorongan untuk melakukan perubahan struktural cenderung melemah. Sebaliknya, ketika pendapatan minyak turun, kebutuhan melakukan reformasi menjadi semakin mendesak.
Al-Shakeri menilai kondisi saat ini dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk membahas kembali pemberantasan korupsi, peningkatan pendapatan nonminyak, dan penguatan sektor swasta.
Namun, tantangannya adalah menjaga agenda reformasi tetap berjalan ketika tekanan akibat krisis mulai mereda.
“Ketika pendapatan minyak kembali mengalir, dorongan politik untuk melakukan reformasi ikut melemah,” katanya.
Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Irak. Tanpa diversifikasi ekonomi, setiap gangguan terhadap ekspor minyak berpotensi kembali diterjemahkan menjadi tekanan terhadap anggaran negara dan kehidupan masyarakat.
Masa Depan Irak Bergantung pada Diversifikasi Ekonomi
Data terbaru yang dikutip dari konsultan ekonomi Iraqi Horizons menunjukkan betapa terbatasnya ruang fiskal pemerintah.
Pada Mei, total belanja pemerintah Irak disebut turun sekitar seperempat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dari total belanja operasional tersebut, sekitar 99 persen dialokasikan untuk gaji, pensiun, dan jaminan sosial.
Kondisi itu menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan rutin sehingga hanya sedikit ruang yang tersedia untuk investasi, pembangunan infrastruktur, atau program yang dapat memperkuat sektor produktif.
Dalam jangka panjang, Irak membutuhkan sumber pertumbuhan baru di luar minyak.
Penguatan sektor swasta, penciptaan lapangan kerja nonpemerintah, peningkatan penerimaan pajak dan nonminyak, serta pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dari upaya mengurangi kerentanan ekonomi.
Namun, reformasi tersebut membutuhkan stabilitas dan pembiayaan. Ironisnya, tekanan fiskal akibat blokade Selat Hormuz justru membuat ruang pemerintah untuk melakukan investasi reformasi semakin terbatas.
Untuk saat ini, pemerintah Irak masih berusaha memastikan gaji pegawai dan kebutuhan dasar negara tetap terpenuhi. Cadangan devisa memberikan bantalan untuk menghadapi tekanan dalam jangka tertentu.
Akan tetapi, jika gangguan ekspor minyak berlangsung berkepanjangan, persoalannya tidak lagi sekadar mengenai kapan gaji dibayarkan.
Krisis dapat berkembang menjadi persoalan ekonomi dan sosial yang lebih luas—terutama jika keterlambatan gaji bertemu dengan krisis listrik, inflasi, pengangguran, dan memburuknya pelayanan publik.
Bagi Irak, Selat Hormuz kini bukan hanya jalur perdagangan minyak. Gangguan di jalur strategis tersebut telah menjadi ujian terhadap ketahanan fiskal, ekonomi, dan stabilitas sosial negara. (*)
