JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman merespons keluhan negara-negara tetangga terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dudung menjelaskan, salah satu tantangan utama pemadaman adalah luasnya area kebakaran dan karakteristik lahan gambut yang sulit dipadamkan.
Persoalan karhutla kini tidak hanya menjadi tantangan penanganan bencana di dalam negeri, tetapi juga menjadi perhatian negara lain karena dampak asap yang melintasi batas wilayah. Malaysia dan Singapura termasuk negara yang menyampaikan perhatian terhadap kondisi kabut asap dan penanganan kebakaran di Indonesia.
Dudung mengatakan, pemerintah telah mengerahkan personel TNI dan Polri untuk membantu upaya pemadaman. Namun, luasnya wilayah yang terbakar membuat penanganan di lapangan membutuhkan upaya lebih lanjut dan koordinasi lintas instansi.
“Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga. Makanya beliau sangat concern sekali. Karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini, ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dudung menyampaikan bahwa perkembangan penanganan karhutla akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah diharapkan dapat menentukan langkah lanjutan, terutama untuk wilayah yang menjadi prioritas penanganan.
Dudung Laporkan Penanganan Karhutla kepada Prabowo
Dudung mengungkapkan, bahwa dirinya akan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa karhutla di sejumlah wilayah Indonesia telah berkembang menjadi isu yang mendapat perhatian negara lain.
Laporan tersebut mencakup upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, perkembangan penanganan kebakaran, persentase pelaksanaan penanganan, serta langkah konkret yang perlu diprioritaskan.
Sejumlah wilayah yang menjadi konsentrasi penanganan antara lain Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Pemerintah akan melihat perkembangan di masing-masing daerah untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya.
“Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden, khususnya untuk penanganan yang secara insidentil ini ya,” terang Dudung.
Ia menambahkan, laporan kepada Presiden juga akan memuat berbagai langkah yang sudah dilaksanakan di daerah, termasuk perkembangan penanganan dan prioritas yang masih perlu dikerjakan.
“Saya hanya melaporkan kepada Bapak Presiden presentasi yang sudah kita lakukan di daerah-daerah yang menjadi konsentrasi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, Kepulauan Riau dan sebagainya. Apa yang sudah ditangani, berapa persentase yang sudah dilaksanakan, kemudian langkah-langkah konkret yang nanti akan kita lakukan, mana yang menjadi prioritas. Karena ini kan sudah menjadi isu ke negara lain,” sambungnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi penanganan karhutla di wilayah terdampak. Selain pemadaman, langkah penanganan juga perlu mempertimbangkan pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan kembali menimbulkan kabut asap.
Mengapa Kebakaran Lahan Gambut Sulit Dipadamkan?
Lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan karhutla. Berbeda dengan kebakaran di permukaan tanah biasa, api pada lahan gambut dapat menjalar ke lapisan organik di bawah permukaan.
Ketika kondisi gambut mengering, material organik di dalamnya dapat terbakar dan menyimpan bara di bawah permukaan tanah. Akibatnya, api yang terlihat telah padam belum tentu benar-benar hilang. Bara yang tersisa berpotensi kembali menyala ketika kondisi mendukung.
Karakteristik tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan yang cermat, termasuk pembasahan lahan secara menyeluruh dan pemantauan berkelanjutan pada titik-titik yang berpotensi menyimpan bara.
Luasnya area kebakaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Kondisi cuaca kering, akses menuju lokasi, ketersediaan air, serta angin dapat memengaruhi kecepatan dan efektivitas pemadaman.
Karena itu, pengerahan personel TNI dan Polri perlu didukung koordinasi dengan instansi teknis, pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, serta masyarakat setempat. Upaya pencegahan kebakaran baru dan pengawasan terhadap lahan rawan juga menjadi bagian penting dari pengendalian karhutla.
Dampak kebakaran tidak berhenti pada kerusakan ekosistem dan hilangnya vegetasi. Asap yang dihasilkan dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu aktivitas masyarakat, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit pernapasan.
Malaysia dan Singapura Soroti Kabut Asap Indonesia
Dampak kabut asap lintas batas kembali menjadi perhatian dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim diketahui mengungkapkan telah menghubungi Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon untuk membahas penanganan kabut asap akibat karhutla. Langkah tersebut dilakukan menyusul kekhawatiran terhadap kondisi kabut asap di Malaysia dan potensi dampaknya bagi kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Singapura menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia dalam menangani karhutla. Pernyataan tersebut membuka peluang bagi koordinasi dan dukungan lintas negara untuk mengatasi persoalan yang dampaknya dapat melampaui batas wilayah nasional.
Kabut asap lintas batas selama ini menjadi persoalan lingkungan regional di Asia Tenggara, terutama ketika kebakaran meluas di wilayah yang memiliki lahan gambut. Pergerakan asap dipengaruhi antara lain oleh arah angin, kondisi atmosfer, serta intensitas kebakaran.
Penanganan karhutla karena itu tidak hanya berkaitan dengan pemadaman di titik api, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan, pemulihan lahan, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, dan penguatan sistem peringatan dini.
Meski demikian, bentuk bantuan yang ditawarkan Singapura maupun tindak lanjut komunikasi Indonesia-Malaysia perlu dilihat berdasarkan pernyataan resmi masing-masing pemerintah. Kesiapan membantu tidak dengan sendirinya berarti bantuan operasional telah disepakati atau dikerahkan.
Pemerintah Belum Pastikan Status Bencana Nasional
Di tengah sorotan internasional, pemerintah juga menghadapi pertanyaan mengenai kemungkinan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Saat ditanya apakah pemerintah akan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, Dudung belum memberikan jawaban tegas.
“Ya nanti kita lihat ya,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan mengenai status bencana nasional belum dipastikan dalam keterangan Dudung pada Senin (12/10/2026).
Penetapan status bencana perlu dibedakan dari langkah operasional penanganan karhutla. Pemerintah tetap dapat mengerahkan personel, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan mengambil tindakan darurat sesuai kewenangan tanpa harus menunggu penetapan status bencana nasional.
Dalam kerangka penanggulangan bencana di Indonesia, penilaian terhadap cakupan wilayah terdampak, jumlah korban, kerugian, kerusakan infrastruktur, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani keadaan menjadi bagian dari pertimbangan penanganan bencana.
Karena itu, perkembangan kondisi di lapangan dan evaluasi pemerintah akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah selanjutnya.
Penanganan Karhutla Jadi Ujian Koordinasi Pemerintah
Sorotan dari Malaysia dan Singapura menambah urgensi penanganan karhutla di Indonesia. Selain memastikan api segera dipadamkan, pemerintah perlu menjaga agar kebakaran tidak meluas, menekan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, serta mencegah munculnya titik api baru.
Pengerahan personel TNI dan Polri merupakan salah satu bagian dari upaya tersebut. Namun, efektivitas penanganan juga bergantung pada dukungan teknis, ketersediaan sarana pemadaman, pemantauan titik panas, pengelolaan tata air gambut, dan keterlibatan masyarakat.
Laporan yang akan disampaikan Dudung kepada Presiden Prabowo diharapkan dapat menjadi dasar penentuan prioritas penanganan, terutama di wilayah dengan kebakaran luas dan risiko penyebaran asap tinggi.
Bagi masyarakat, perkembangan yang perlu dicermati bukan hanya luas lahan yang berhasil dipadamkan, melainkan juga perbaikan kualitas udara, berkurangnya titik api aktif, dan kepastian langkah pencegahan agar kebakaran tidak berulang.
Sementara itu, bagi negara-negara tetangga, efektivitas penanganan di Indonesia akan berpengaruh terhadap upaya mengurangi risiko kabut asap lintas batas. Pemerintah pun menghadapi tantangan untuk menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan mampu mengurangi dampak lingkungan maupun kesehatan masyarakat. (*)
