BOGOR, NUSANTARA INFO: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat strategi penyiapan sumber daya manusia (SDM) kompeten untuk mendukung percepatan hilirisasi industri nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga (K/L).
Langkah ini dinilai penting seiring berkembangnya proyek hilirisasi industri yang diproyeksikan membuka peluang penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah pun perlu memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, pengembangan kompetensi tenaga kerja harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan investasi dan pembangunan sektor industri, khususnya industri hilir.
“Hilirisasi industri diproyeksikan bakal menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak,” ujar Cris dalam Forum Sekretaris (FORSES) Kementerian dan Lembaga bertema “Sinergi Bersama Inovasi Negeri” di Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja kompeten menjadi salah satu aspek penting agar peluang kerja yang tercipta dari proyek hilirisasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Karena itu, Kemnaker berupaya memastikan program pelatihan vokasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil pasar kerja.
Kemnaker Targetkan Pelatihan Vokasi Jangkau Ratusan Ribu Peserta
Cris menjelaskan, Kemnaker menargetkan program pelatihan vokasi di berbagai bidang dapat menjangkau ratusan ribu peserta. Pelaksanaan pelatihan dirancang tersebar di berbagai daerah dengan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang tersedia di masing-masing wilayah.
Skema tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap peningkatan keterampilan tanpa harus terkonsentrasi di satu lokasi pelatihan.
“Pelatihannya bisa di tempat masing-masing. Yang penting, setelah selesai pelatihan mereka bisa menjadi pekerja. Karena itulah pekerjaan rumah kita bersama,” tutur Cris.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pelatihan vokasi tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Lebih jauh, program harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan dapat terserap di dunia kerja.
Dengan demikian, penyelenggaraan pelatihan perlu mempertimbangkan kebutuhan industri, jenis pekerjaan yang tersedia, serta perkembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Lulusan Vokasi Harus Terhubung dengan Dunia Industri
Cris menekankan, tantangan utama pengembangan pelatihan vokasi bukan hanya memastikan masyarakat mendapatkan akses pelatihan, melainkan juga membangun keterhubungan antara lulusan dengan dunia usaha dan dunia industri.
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar program penyiapan tenaga kerja tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi tersebut menjadi penting untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan kompetensi yang dikembangkan melalui berbagai program pelatihan pemerintah.
Apabila keterhubungan tersebut dapat diperkuat, lulusan pelatihan vokasi diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan sesuai bidang keahliannya.
Di sisi lain, dunia industri juga dapat memperoleh pasokan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi kebutuhan operasional dan perkembangan teknologi.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat kualitas SDM nasional agar mampu mengambil peran dalam proses industrialisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
FORSES Jadi Wadah Perkuat Sinergi Antarkementerian
Dalam kesempatan tersebut, Cris juga menyampaikan bahwa Forum Sekretaris (FORSES) Kementerian dan Lembaga merupakan wadah strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antarlembaga pemerintah.
Melalui forum tersebut, setiap kementerian dan lembaga diharapkan dapat membangun keselarasan dalam menjalankan program pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria berharap FORSES dapat semakin mempererat hubungan antarpimpinan kementerian dan lembaga, termasuk dengan jajaran pimpinan BRIN.
Menurutnya, hubungan dan komunikasi yang semakin kuat akan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas serta program masing-masing instansi.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan agenda pembangunan nasional, termasuk pengembangan industri, inovasi, riset, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan menyelaraskan pelatihan vokasi dan kebutuhan industri, Kemnaker mendorong agar peluang kerja dari proyek hilirisasi nasional dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang kompeten. Tantangannya kini adalah memastikan setiap program pelatihan benar-benar berujung pada kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ADV)
