JAKARTA, NUSANTARA INFO: Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong agar alokasi anggaran sebesar Rp1,5 triliun dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, serta kemandirian masyarakat di kawasan permukiman dan rumah susun (rusun).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke, menegaskan bahwa penataan kawasan permukiman harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga. Menurutnya, pembangunan lingkungan yang lebih baik perlu disertai program pemberdayaan agar masyarakat memiliki peluang meningkatkan taraf hidup.
“Kita mau wilayah itu selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas,” ujarnya.
Karena itu, Komisi D meminta Dinas PRKP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program penataan kampung kumuh. Pembangunan fasilitas lingkungan dinilai perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, warga tidak hanya menikmati lingkungan yang lebih bersih, tertata, dan layak huni, tetapi juga mendapatkan akses terhadap berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
Revitalisasi Rusun Jakarta Harus Ramah Disabilitas
Selain penataan kawasan permukiman, revitalisasi rumah susun menjadi perhatian Komisi D DPRD DKI Jakarta. Pembenahan fasilitas rusun diminta tidak hanya memperhatikan aspek fisik bangunan, tetapi juga memastikan seluruh penghuni mendapatkan akses dan pelayanan yang setara.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah ketersediaan fasilitas ramah disabilitas. Dinas PRKP diminta melakukan inventarisasi terhadap rusun yang belum memiliki sarana pendukung bagi penyandang disabilitas.
Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan prioritas perbaikan fasilitas rusun agar lebih inklusif dan dapat diakses seluruh penghuni.
“Jadi kita juga minta list-nya mana yang memang belum ramah disabilitas,” kata Yuke.
Komisi D juga mendorong agar pengelolaan rusun tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi turut membuka kesempatan pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memberikan kesempatan kerja kepada penghuni rusun, termasuk penyandang disabilitas, sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maupun petugas keamanan di lingkungan rumah susun.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong penghuni memiliki penghasilan mandiri.
Tunggakan Sewa Rusun Perlu Ditangani Secara Selektif
Persoalan tunggakan pembayaran sewa unit rusun juga menjadi perhatian Komisi D. Yuke menilai, penanganan tunggakan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing penghuni sehingga kebijakan yang diterapkan tidak mengabaikan aspek sosial.
Bagi penghuni yang mengalami kesulitan keuangan, mekanisme pembayaran secara bertahap atau mencicil dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan kewajiban sewa.
Namun, pendekatan berbeda perlu diterapkan terhadap penghuni yang secara ekonomi mampu, tetapi menyalahgunakan fasilitas rusun bersubsidi. Terhadap kelompok tersebut, penindakan perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Komisi D, kebijakan pengelolaan rusun harus mampu menjaga ketepatan sasaran program hunian bersubsidi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemprov DKI Didorong Gandeng Swasta Lewat CSR
Untuk mempercepat pembenahan fasilitas permukiman dan rusun, Komisi D DPRD DKI Jakarta juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Sinergi tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk melengkapi keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Melalui kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah diharapkan dapat memperluas cakupan perbaikan fasilitas lingkungan dan rumah susun tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
“Sangat bagus untuk menambal kekurangan dari APBD atau dari fiskal kita,” tegas Yuke.
Di samping pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia penghuni rusun juga dinilai perlu menjadi bagian dari program jangka panjang pemerintah daerah.
Pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat membuka peluang bagi warga untuk meningkatkan pendapatan. Dengan begitu, penghuni rusun tidak selamanya bergantung pada fasilitas hunian bersubsidi.
Dorongan Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa alokasi anggaran Rp1,5 triliun dalam RAPBD 2027 perlu diarahkan pada pembangunan permukiman yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Tantangannya bukan hanya menghadirkan kawasan hunian yang layak, melainkan memastikan masyarakat yang tinggal di dalamnya memperoleh kesempatan kerja, akses fasilitas yang setara, serta kemampuan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. (ADV)
