JAKARTA, NUSANTARA INFO: Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta tengah memperkuat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rumah Susun (Rusun).
Regulasi ini disiapkan untuk memperjelas hak, kewajiban, larangan, serta batas kewenangan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah susun.
Pembahasan Ranperda tersebut difokuskan pada penyusunan ketentuan yang lebih terperinci, mulai dari penghuni, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), pengembang, pengelola, hingga pemerintah daerah.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pengaturan yang lebih spesifik diperlukan agar setiap pihak memahami hak dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan rumah susun dapat berjalan lebih tertib serta mencegah dominasi kewenangan yang berpotensi merugikan penghuni.
“Jadi kita nanti ingin memperkuat Perda ini, mendetailkan lagi tentang pengelolaan, apa yang boleh, apa yang tidak,” ujar Abdul Aziz, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, materi Ranperda perlu memuat ketentuan yang jelas mengenai perilaku dan tanggung jawab penghuni, kewenangan P3SRS, kewajiban pengembang, tanggung jawab pengelola, hingga peran pemerintah dalam penyelenggaraan rumah susun.
Pengaturan tersebut diharapkan memberikan perlindungan hukum kepada penghuni, terutama dalam memperoleh hak atas hunian serta pelayanan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan.
Di sisi lain, batas kewenangan setiap pihak juga perlu ditegaskan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, baik dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan lingkungan rumah susun.
“Harus lebih detail lagi ditulis di pasal-pasal ini agar nanti penghuni rusun mendapatkan hak-haknya,” tegasnya.
DPRD DKI Dorong Pemisahan Regulator dan Operator Rusun
Selain memperjelas hubungan antara penghuni dan pengelola, Bapemperda DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya pemisahan fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan rumah susun.
Abdul Aziz menilai, pembagian fungsi tersebut diperlukan agar Dinas Perumahan dapat lebih fokus menjalankan tugas perencanaan, penyusunan kebijakan, serta pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat Jakarta.
Sementara itu, kegiatan operasional pengelolaan rumah susun dan penanganan perselisihan diharapkan dapat ditangani oleh lembaga yang memiliki fokus serta kapasitas khusus.
Menurutnya, pemisahan peran regulator dan operator akan membuat penyelenggaraan rumah susun lebih terarah. Selain itu, pembagian tanggung jawab yang jelas dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Ke depan, kami kira harus ada pemisahan antara regulator dan operator,” ungkapnya.
Abdul Aziz menambahkan, salah satu tujuan utama penyusunan Ranperda Rumah Susun adalah memperjelas berbagai ketentuan yang selama ini belum diatur secara memadai.
Melalui landasan hukum yang lebih terperinci, hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan diharapkan memiliki batasan yang tegas. Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan rumah susun.
“Pertama, target kami memang aturan-aturan yang selama ini belum jelas menjadi clear and clean,” katanya.
Ranperda Rumah Susun Jadi Landasan Perencanaan Hunian Jakarta
Tidak hanya menyangkut tata kelola, Ranperda Rumah Susun juga diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun perencanaan penyediaan hunian secara lebih terukur.
Abdul Aziz menegaskan, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat Jakarta harus memperhatikan berbagai pilihan hunian, baik rumah milik maupun rumah sewa yang layak dan terjangkau.
Perencanaan tersebut dinilai penting agar kebijakan penyediaan perumahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan ekonomi masyarakat.
“Pemda DKI Jakarta harus punya rencana terukur agar semua warga DKI punya rumah. Baik itu milik atau sewa,” tandas Abdul Aziz.
Dengan penguatan regulasi ini, pembahasan Ranperda Rumah Susun diharapkan dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak penghuni, sekaligus mendorong tata kelola rumah susun yang lebih transparan dan akuntabel di Jakarta. (ADV)
