JAKARTA, NUSANTARA INFO: DPRD DKI Jakarta mendorong penyaluran dana hibah untuk madrasah swasta melalui Program 20 Madrasah Swasta Gratis pada 2027 agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada peserta didik. Program tersebut diharapkan mampu membebaskan siswa dari pungutan tambahan yang selama ini berpotensi membebani orang tua.
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta diminta memastikan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana hibah berjalan transparan serta memiliki dasar regulasi yang jelas. Dengan demikian, bantuan pemerintah benar-benar digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan gratis tanpa adanya biaya tambahan dari pihak sekolah maupun yayasan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Selasa (10/11/2026).
Koordinator Komisi E sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, menilai program hibah madrasah swasta membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar pelaksanaannya dapat diawasi secara optimal.
Menurutnya, madrasah memiliki karakteristik kelembagaan berbeda dengan sekolah swasta umum karena berada di bawah naungan yayasan dan Kementerian Agama. Kondisi tersebut membuat mekanisme pengelolaan dan penyaluran bantuan perlu diatur secara khusus.
“Kalau ini sudah kita kasih gratis, kita juga harus bikin secara regulasi yang bisa kita pantau,” ujar Rany.
Ia menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program tidak hanya sebatas pemberian bantuan anggaran, tetapi juga memastikan peserta didik benar-benar memperoleh layanan pendidikan tanpa pungutan tambahan.
Hibah Madrasah Dinilai Bisa Jadi Percontohan Nasional
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menyambut baik rencana pemberian hibah kepada madrasah swasta. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah untuk memperluas akses pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat Jakarta.
Subki menyebut kebijakan pemberian hibah langsung kepada madrasah melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai terobosan yang berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain.
“Hingga kini belum ada provinsi di Indonesia yang memberikan hibah kepada madrasah secara langsung lewat Dinas Pendidikan. Jadi ini yang pertama,” ungkap Subki.
Ia berharap program tersebut dapat menjadi model kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan di provinsi lain apabila pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kalau ini berhasil, tepat sasaran, bagus, pasti akan diikuti oleh seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia,” tuturnya.
DPRD Minta Pengawasan Ketat, Siswa Harus Bebas Pungutan
Meski mendukung program tersebut, Subki meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan penyaluran dan penggunaan dana hibah.
Menurutnya, bantuan pemerintah harus memberikan dampak nyata terhadap pembiayaan pendidikan peserta didik. Jangan sampai program yang dirancang untuk memberikan pendidikan gratis justru masih membebani orang tua dengan berbagai pungutan.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan tidak ada praktik penahanan ijazah maupun pungutan lain yang merugikan siswa.
“Kita betul-betul pastikan enggak ada lagi bayar A, B, C, D, enggak ada lagi tahan-tahan ijazah dan lain sebagainya,” tegas Subki.
Ia menambahkan, kepastian regulasi dan mekanisme pengawasan menjadi faktor penting agar dana hibah benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan program.
“Kita ingin memastikan dana-dana ini memang betul dirasakan manfaat oleh anak-anak kita,” tandasnya.
Melalui Program 20 Madrasah Swasta Gratis, DPRD DKI Jakarta berharap akses pendidikan semakin merata dan tidak lagi terkendala kemampuan ekonomi keluarga. Kejelasan aturan, transparansi anggaran, serta pengawasan terhadap potensi pungutan menjadi aspek penting agar program tersebut dapat berjalan sesuai sasaran pada 2027. (ADV)
