JAKARTA, NUSANTARA INFO: DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Keluarga dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026). Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota.
Persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam menghadirkan landasan hukum yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan keluarga lintas sektor. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan mental, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa pembentukan regulasi ini dilatarbelakangi berbagai tantangan pembangunan keluarga di Jakarta.
Salah satu indikatornya terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) DKI Jakarta sebesar 63,59, yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Salah satunya tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) DKI Jakarta sebesar 63,59, yang masih berada di bawah rata-rata nasional,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Menurut Abdul Aziz, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah persoalan perkotaan, mulai dari tingginya arus urbanisasi, keterbatasan hunian layak, hingga kerentanan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang bergantung pada sektor informal.
Selain persoalan ekonomi dan tempat tinggal, tekanan kehidupan perkotaan juga berkontribusi terhadap berbagai tantangan sosial dalam keluarga. Di antaranya persoalan perceraian, meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal, serta masalah psikososial dan kesehatan mental.
Ranperda Pembangunan Keluarga Atur 13 Bab dan 31 Pasal
Abdul Aziz menjelaskan, setelah melalui proses harmonisasi dan penyelarasan materi, Ranperda Pembangunan Keluarga disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal.
Materi regulasi tersebut mencakup sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di bidang kesehatan, pemerintah mendorong pencegahan stunting dan penguatan layanan kesehatan mental.
Sementara di sektor ekonomi, kebijakan diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk dukungan akses permodalan bagi keluarga.
Di bidang pendidikan, regulasi ini turut mencakup dukungan beasiswa. Adapun dalam aspek perlindungan keluarga, terdapat penguatan bimbingan pranikah, literasi digital, serta perlindungan anak dari berbagai risiko di lingkungan digital.
Regulasi tersebut juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang ramah keluarga serta edukasi dan pendampingan terkait legalitas perkawinan.
Berbagai substansi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, berdaya, dan memiliki ketahanan sosial maupun ekonomi.
Pemerintah Kedepankan Pembinaan, Bukan Sanksi
Salah satu prinsip penting dalam Ranperda Pembangunan Keluarga adalah pendekatan promotif dan preventif. Artinya, pemerintah lebih mengutamakan pembinaan, edukasi, pendampingan, serta penyediaan layanan publik untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
Abdul Aziz menegaskan, pemerintah daerah ditempatkan sebagai fasilitator yang membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan, bukan memberikan beban tambahan melalui sanksi.
“Pemerintah Provinsi menempatkan diri sebagai enabler dan penyedia layanan publik guna mendorong perubahan perilaku positif tanpa membebankan sanksi pidana maupun administratif kepada keluarga,” jelasnya.
Selain itu, penguatan tata kelola dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan pembangunan keluarga.
Melalui koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan data, pemerintah diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai program agar lebih terarah, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Implementasi Jadi Penentu Manfaat bagi Masyarakat
Dengan disetujuinya Ranperda Pembangunan Keluarga, DPRD DKI Jakarta berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada pembentukan regulasi semata.
Pelaksanaan program secara konsisten menjadi faktor penting agar berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan keluarga benar-benar dirasakan masyarakat.
Dukungan terhadap pencegahan stunting, akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan mental, serta perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi.
Ke depan, regulasi ini diharapkan menjadi salah satu instrumen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pembangunan keluarga sekaligus mewujudkan masyarakat Ibu Kota yang lebih sejahtera, inklusif, dan memiliki ketahanan keluarga yang kuat. (ADV)
