JAKARTA, NUSANTARA INFO: Presiden Prabowo Subianto menyatakan resmi menerima permohonan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Prabowo mengaku menghormati dan mendukung keputusan tersebut serta menilai Gibran telah menunjukkan sikap kesatria dan negarawan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: Tangkapan Layar dari YouTube Sekretaris Presiden)
“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan memahami perjalanan pendidikan yang telah ditempuh Gibran. Namun, menurutnya, terdapat perbedaan antara sistem pendidikan di luar negeri dan sistem pendidikan di Indonesia.
Perbedaan tersebut, lanjut Prabowo, berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem konstitusi Indonesia berdasarkan keputusan hukum yang ada.
Meski demikian, Prabowo memberikan apresiasi terhadap kontribusi Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
“Banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. Berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau,” ungkap Prabowo.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Sebelum pernyataan Presiden, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.
Kedatangan Gibran disambut pimpinan MPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Gibran terlihat mengenakan setelan jas hitam dan dasi merah.
Penyerahan surat tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Menindaklanjuti surat tersebut, MPR RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026). Rapat itu akan membahas agenda dan jadwal sidang paripurna terkait pemilihan Wakil Presiden baru untuk menggantikan Gibran.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti Gibran?
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam konstitusi, yakni Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilaksanakan.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga harus menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan untuk dicalonkan.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden pengganti. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan ulang dilakukan satu kali.
Jika hasil pemilihan ulang tetap menghasilkan suara imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua kandidat untuk ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden, melainkan melalui mekanisme pemilihan di MPR berdasarkan ketentuan konstitusi.
Rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026) menjadi agenda penting untuk membahas tahapan selanjutnya. Publik kini menantikan perkembangan proses pengunduran diri Gibran serta dua nama yang nantinya akan diusulkan Presiden Prabowo untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI. (*)
