
JAKARTA, NUSANTARA INFO: DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyiapkan regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan program 20 madrasah swasta gratis pada 2027. Aturan tersebut dinilai penting agar pemberian bantuan pemerintah memiliki mekanisme yang terarah, transparan, dan tepat sasaran.
Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, mengatakan regulasi diperlukan untuk mengatur mekanisme pemberian bantuan hingga pengawasan terhadap pemanfaatan dana hibah. Dengan demikian, pelaksanaan program pendidikan gratis dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat langsung kepada peserta didik.
Menurut Rany, pengaturan program madrasah swasta gratis perlu mendapat perhatian khusus karena sebagian besar madrasah swasta dikelola yayasan dan berada di bawah pembinaan Kementerian Agama.
Kondisi tersebut membuat mekanisme pengelolaan madrasah berbeda dengan sekolah swasta umum sehingga membutuhkan regulasi yang sesuai dengan karakteristik kelembagaan masing-masing.
“Kalau ini sudah kita kasih gratis, kita juga harus bikin secara regulasi yang bisa kita pantau,” ujar Rany, Jumat (13/11/2026).
Rencana penambahan 20 madrasah swasta tersebut merupakan bagian dari perluasan program pendidikan gratis Pemprov DKI Jakarta pada 2027. Secara keseluruhan, terdapat 100 satuan pendidikan tambahan yang direncanakan masuk dalam program tersebut.
Rinciannya meliputi 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa (SLB) swasta. Program ini ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru, Juli 2027.
Rany menegaskan, penyusunan regulasi juga harus memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap peserta didik. Program pendidikan gratis tidak boleh hanya menguntungkan pihak pengelola sekolah atau yayasan, tetapi harus dirasakan langsung oleh siswa.
Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan dana hibah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diatur sejak awal. Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan mekanisme bantuan berjalan transparan dan sesuai dengan peruntukannya.
“Sekolahnya gratis yang dampaknya tentu untuk siswa-siswi, bukan untuk sekolahnya,” tegas Rany.
Dorongan DPRD DKI Jakarta ini diharapkan menjadi perhatian Pemprov dalam mempersiapkan perluasan akses pendidikan gratis pada 2027. Kejelasan regulasi, mekanisme penyaluran bantuan, dan pengawasan penggunaan anggaran menjadi faktor penting agar program madrasah swasta gratis dapat terlaksana secara akuntabel.
Dengan persiapan yang matang, program tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga sekaligus memperluas kesempatan peserta didik mengakses pendidikan yang berkualitas. (ADV)






