JAKARTA, NUSANTARA INFO: Indonesia termasuk tiga besar negara dengan kejadian bencana tertinggi di dunia setiap tahunnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan dan strategi penanganan bencana agar tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan persiapan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk dari sisi pelayanan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Budi setelah menghadiri pertemuan bersama sejumlah menteri terkait yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Budi, Indonesia memiliki tingkat kejadian bencana yang tinggi setiap tahun. Posisi Indonesia bahkan disebut berada di peringkat dua atau tiga dunia bersama India dan Filipina.
“Indonesia di dunia termasuk negara yang tinggi bencananya setiap tahun. Peringkatnya dua atau tiga, bersama India dan Filipina. Kita perlu persiapan yang lebih baik agar ketika terjadi bencana, kita tidak terus-menerus reaktif,” katanya.
Menkes Budi menilai, kesiapsiagaan menjadi faktor penting agar pemerintah dapat mengambil langkah penanganan secara lebih cepat dan terkoordinasi ketika bencana terjadi.
Karena itu, pembahasan bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri terkait diarahkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana di Indonesia, sekaligus memperkuat kesiapan masing-masing sektor.
Kemenkes Siapkan Penanganan Kesehatan Sesuai Jenis Bencana
Dari sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan langkah penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik dan dampak setiap jenis bencana.
Budi menjelaskan, setiap bencana memiliki risiko kesehatan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang tidak bisa disamaratakan.
Ia mencontohkan sejumlah kejadian bencana yang pernah melanda Indonesia, mulai dari bencana hidrologi di Sumatra, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, hingga bencana di kawasan Krakatau.
Menurutnya, banjir, gempa bumi, dan karhutla masing-masing menimbulkan persoalan kesehatan yang berbeda. Oleh sebab itu, kesiapan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta strategi penanganan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Budi menegaskan, peran Kemenkes terutama berada pada aspek penanganan kesehatan masyarakat setelah bencana terjadi.
“Kemenkes memang sifatnya lebih di hilir, yaitu bagaimana menangani kesehatan masyarakat pascabencana. Penanganannya berbeda. Misalnya, karhutla itu berbeda dengan banjir, dan banjir berbeda juga dengan gempa bumi. Itu yang kita siapkan,” ujarnya.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat respons sektor kesehatan, terutama dalam menghadapi risiko penyakit, gangguan pelayanan medis, serta kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana.
Bencana Sumatra Jadi Pengingat Pentingnya Kesiapsiagaan
Pentingnya kesiapan penanganan bencana kembali terlihat dari rangkaian banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang melanda wilayah utara dan tengah Pulau Sumatra pada akhir November 2025.
Bencana tersebut berdampak besar terhadap tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 Januari 2026, sedikitnya 1.204 orang meninggal dunia dan 140 orang dinyatakan hilang. Selain itu, lebih dari 8.000 orang mengalami luka-luka.
Dampak bencana juga menjangkau lebih dari 3,3 juta jiwa, sementara hingga 1 juta orang terpaksa mengungsi akibat kerusakan permukiman dan kondisi lingkungan yang terdampak.
Besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kesiapan lintas sektor, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan bagi korban dan masyarakat di wilayah terdampak.
Kondisi pengungsian juga memerlukan perhatian khusus karena berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika akses terhadap air bersih, sanitasi, obat-obatan, dan fasilitas pelayanan medis mengalami hambatan.
Melalui penguatan kesiapsiagaan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penanganan kesehatan dalam berbagai situasi darurat.
Upaya tersebut tidak hanya mencakup respons setelah bencana, tetapi juga perencanaan kebutuhan tenaga medis, kesiapan fasilitas kesehatan, serta koordinasi antarlembaga agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Dengan tingginya potensi bencana di Indonesia, kesiapan pemerintah menjadi salah satu faktor penting untuk meminimalkan dampak terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. (*)
