
JAKARTA, NUSANTARA INFO: DPRD DKI Jakarta mendorong pembenahan tata kelola pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan dalam proses sertifikasi tanah.
Pemprov DKI Jakarta bersama lembaga terkait diminta meningkatkan transparansi pelayanan, terutama menyangkut persyaratan administrasi, ketentuan biaya, hingga tahapan pengurusan sertifikat tanah. Kejelasan informasi dinilai penting agar masyarakat tidak terbebani pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Eks Ketua Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan PTSL DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengatakan transparansi pelayanan menjadi salah satu poin penting dalam rekomendasi Pansus yang telah disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Salah satu rekomendasi tersebut adalah penyediaan kanal informasi terintegrasi hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW. Melalui kanal tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi resmi mengenai seluruh proses pengurusan sertifikat tanah.
“Kanal tersebut harus memuat persyaratan resmi, rincian biaya yang diperbolehkan berdasarkan peraturan, estimasi waktu pelayanan, serta mekanisme pengaduan yang dapat ditelusuri. Warga juga perlu mendapatkan nomor pelacakan agar dapat memantau perkembangan berkas sertifikasi tanahnya,” ujar Rio, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah kesimpangsiuran informasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Dengan demikian, masyarakat memiliki acuan yang jelas mengenai prosedur dan biaya resmi dalam mengikuti program PTSL.
Rio juga menekankan bahwa pelaksanaan PTSL harus mengacu pada sumber pembiayaan serta ketentuan biaya yang memiliki dasar hukum. Pemprov DKI Jakarta didorong mengkaji instrumen keringanan atau dukungan pembiayaan sesuai kewenangannya, tanpa mengabaikan ketentuan pajak dan pungutan yang berlaku.
Selain transparansi biaya, DPRD DKI Jakarta meminta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan PTSL. Menurut Rio, keberhasilan program sertifikasi tanah tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah sertifikat yang berhasil diterbitkan.
Evaluasi juga perlu mencakup sejumlah indikator pelayanan, seperti lamanya waktu tunggu, jumlah berkas yang hilang atau dikembalikan, hingga jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti.
Indikator tersebut dinilai penting untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat sekaligus memastikan proses sertifikasi tanah berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Bagi DPRD, keterbukaan informasi dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting untuk memastikan digitalisasi pelayanan benar-benar memudahkan warga,” terang Rio.
Melalui rekomendasi Pansus Reforma Agraria dan PTSL tersebut, DPRD DKI Jakarta berharap pembenahan sistem pelayanan dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat.
Kepastian prosedur, transparansi biaya, kemudahan akses informasi, serta mekanisme pengaduan yang efektif diharapkan mampu menekan potensi pungli dan praktik percaloan. Dengan begitu, program PTSL dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah. (ADV)






