Menit Pertama Penentu Kerugian, DPRD DKI Dorong APAR Tersedia di Setiap RW

Bagikan

Menit Pertama Penentu Kerugian, DPRD DKI Dorong APAR Tersedia di Setiap RW
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (17/11/2026). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, NUSANTARA INFO: Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) hingga tingkat Rukun Warga (RW) sebagai upaya memperkuat penanganan awal kebakaran di lingkungan permukiman. Ketersediaan APAR dinilai penting untuk mencegah api membesar sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Kecepatan penanganan pada menit-menit pertama menjadi salah satu faktor yang menentukan besarnya kerugian akibat kebakaran. Hal ini terutama berlaku di kawasan permukiman padat penduduk yang memiliki akses jalan terbatas sehingga menyulitkan armada pemadam kebakaran menjangkau titik kejadian.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menyampaikan usulan tersebut saat membacakan catatan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (17/11/2026).

“Terutama di kawasan padat penduduk yang sulit dijangkau armada pemadam,” ujar Inggard.

Selain mendorong perluasan distribusi APAR, Komisi A juga menyoroti keterbatasan kuota pengisian ulang APAR kedaluwarsa yang saat ini hanya tersedia sebanyak dua unit untuk setiap kelurahan.

Menurutnya, keterbatasan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar relawan dan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) memiliki peralatan dasar yang memadai untuk melakukan penanganan awal kebakaran.

Komisi A meminta agar distribusi APAR dilakukan berdasarkan peta risiko kebakaran, bukan sekadar pemerataan jumlah. Penentuan lokasi prioritas perlu mempertimbangkan tingkat kerawanan di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Selain itu, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta juga diharapkan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dan lokasi penempatan APAR.

Sosialisasi dan Simulasi Penggunaan APAR di Tingkat RW

Tidak hanya menyediakan peralatan, Komisi A DPRD DKI Jakarta juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan simulasi penggunaan APAR bagi masyarakat di tingkat RW.

Baca Juga :  Inflasi 2,27 Persen di November 2025, Kemendagri Ingatkan Potensi Kenaikan Jelang Akhir Tahun

Inggard menilai, keberadaan APAR harus diikuti pemahaman warga mengenai prosedur penggunaan yang benar. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan tindakan awal secara tepat ketika terjadi kebakaran, sepanjang kondisi masih aman untuk ditangani.

“Kami juga mendorong peningkatan sosialisasi dan simulasi penggunaannya di tingkat RW. Kegiatan tersebut perlu didukung anggaran operasional yang memadai agar warga dapat memahami prosedur penanganan awal kebakaran secara tepat,” terang Inggard.

Ia menegaskan, pemenuhan kebutuhan APAR di lingkungan masyarakat juga harus sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR).

Melalui kebijakan tersebut, upaya membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko kebakaran diharapkan dapat diperkuat melalui keterlibatan berbagai pihak.

DPRD Minta Target Pengadaan APAR Lebih Terukur

Lebih lanjut, Komisi A mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan target pemenuhan APAR setiap tahun secara jelas dan terukur.

Kolaborasi dengan dunia usaha, pengelola bangunan, serta pengembang juga dinilai perlu diperluas agar penyediaan APAR tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk itu, diperlukan target pemenuhan tahunan yang jelas serta kolaborasi dengan dunia usaha, pengelola bangunan, dan pengembang agar penyediaan APAR tidak sepenuhnya bergantung pada APBD,” tandas Inggard.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan kebakaran di Jakarta, khususnya di kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi.

Dengan ketersediaan APAR yang lebih merata, dukungan operasional, serta peningkatan keterampilan masyarakat, penanganan awal kebakaran diharapkan dapat berjalan lebih cepat sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Masyarakat juga diimbau memahami cara penggunaan APAR dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran yang tidak dapat ditangani secara aman. (ADV)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait