
KUALA LUMPUR, NUSANTARA INFO: Mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, mendesak Indonesia memberikan kompensasi sebesar 13 miliar ringgit atau sekitar Rp57 triliun atas kerugian ekonomi dan kesejahteraan yang dialami Malaysia akibat krisis kabut asap pada 2026.
Selain meminta kompensasi, Lim mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) permanen lintas negara yang memiliki kewenangan memasuki kawasan hutan di Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Usulan tersebut muncul di tengah dampak kabut asap yang disebut telah memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga sektor pariwisata Malaysia.
Menurut laporan Malay Mail yang dikutip South China Morning Post (SCMP), Rabu (18/11/2026), nilai kerugian tersebut merujuk pada studi Federasi Produsen Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturers/FMM).
Lim menyebut total kerugian Malaysia terdiri atas 8 miliar ringgit atau sekitar Rp35 triliun berupa kerugian kesejahteraan dan 5 miliar ringgit atau sekitar Rp22 triliun berupa kerugian ekonomi.
Kerugian kesejahteraan berkaitan dengan dampak kesehatan akibat paparan polusi udara, termasuk perhitungan biaya ekonomi dari risiko kematian dini. Lim menyebut dampak kabut asap tersebut dikaitkan dengan perkiraan 1.700 kematian dini di kalangan masyarakat Malaysia.
Sementara itu, kerugian ekonomi dihitung berdasarkan perkiraan ekonom bahwa polusi udara berat dapat menurunkan kedatangan wisatawan internasional hingga 8 persen. Penurunan tersebut diperkirakan berdampak terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi turunannya hingga 5 miliar ringgit.
Malaysia Khawatir Kampanye Visit Malaysia 2026 Terganggu
Lim menilai kabut asap berpotensi mengganggu upaya pemerintah Malaysia meningkatkan kunjungan wisatawan melalui kampanye Visit Malaysia 2026.
Menurutnya, kualitas udara yang memburuk dapat memengaruhi minat wisatawan internasional untuk berkunjung. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pariwisata dan sektor ekonomi lain yang bergantung pada kedatangan wisatawan.
Selain menuntut kompensasi dari Indonesia, Lim mengusulkan kebijakan insentif berupa potongan pajak sebesar 1.000 ringgit atau sekitar Rp4,4 juta bagi masyarakat yang membeli alat pemurni udara (air purifier).
Ia menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk membantu masyarakat melindungi diri dari paparan polusi udara, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan warga lanjut usia.
Usulkan Satgas Permanen yang Bisa Masuk Hutan Indonesia
Jika Indonesia tidak bersedia memberikan kompensasi, Lim mengusulkan pembentukan satgas permanen lintas negara untuk menangani kebakaran hutan yang menjadi sumber kabut asap.
Ia menginginkan satgas tersebut memiliki kewenangan untuk segera memasuki kawasan hutan di Indonesia guna melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran.
Menurut Lim, mekanisme kerja sama tersebut diperlukan agar persoalan kabut asap yang berulang setiap tahun dapat ditangani secara lebih efektif. Ia juga menilai negara-negara ASEAN perlu memperkuat kemampuan bersama dalam menghadapi persoalan pencemaran udara lintas batas.
Lim turut mendesak Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan agar menyampaikan kepentingan masyarakat Malaysia kepada pemerintah Indonesia dan memperjuangkan usulan kompensasi maupun pembentukan satgas tersebut.
Usulan pembentukan satgas dengan kewenangan memasuki wilayah Indonesia berpotensi menjadi persoalan diplomatik karena menyangkut kedaulatan negara. Pelaksanaannya tentu memerlukan persetujuan dan pengaturan resmi antarpemerintah.
Prabowo Sampaikan Permintaan Maaf kepada Malaysia dan Singapura
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura terkait persoalan kabut asap dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Meski menyampaikan permintaan maaf, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya maksimal untuk mengendalikan kebakaran hutan yang terjadi.
Berdasarkan laporan Channel News Asia (CNA), Indonesia telah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan. Dalam operasi tersebut, sebanyak 16 petugas dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas pemadaman.
Namun, langkah Indonesia tersebut dinilai belum cukup oleh sejumlah pihak untuk menunjukkan komitmen jangka panjang dalam menyelesaikan persoalan kabut asap lintas batas.
Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, mengatakan kepada This Week in Asia bahwa komitmen Indonesia terhadap ASEAN perlu dibuktikan melalui tindakan nyata dan kebijakan berkelanjutan.
“Masalahnya bukan kurangnya retorika tentang ASEAN. Masalahnya adalah kurangnya bukti meyakinkan bahwa retorika ini diterjemahkan menjadi komitmen politik yang berkelanjutan,” kata Yohanes.
Indonesia dan Singapura Bentuk Satgas Gabungan
Di tengah desakan Malaysia, Indonesia dan Singapura sebelumnya telah membentuk satuan tugas gabungan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kebakaran hutan.
Menurut laporan The Straits Times, kedua negara sepakat berbagi informasi sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong kemudian mengusulkan agar mekanisme kerja sama tersebut tidak hanya melibatkan Indonesia dan Singapura, tetapi diperluas ke seluruh negara anggota ASEAN.
Dalam KTT ASEAN di Manila, Wong menekankan pentingnya pertukaran informasi dan tindakan bersama untuk memastikan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Jika ada pihak yang tertangkap melakukan hal ini, di seluruh ASEAN, kita akan berbagi informasi, kita akan mengambil tindakan, dan kita akan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut. Saya pikir itulah yang harus kita upayakan sebagai bagian dari ASEAN,” ujar Wong.
Usulan tersebut membuka peluang penguatan kerja sama regional dalam menangani kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas.
Persoalan kabut asap kini tidak hanya menjadi tantangan lingkungan bagi Indonesia, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan hubungan diplomatik antarnegara ASEAN.
Ke depan, efektivitas pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, serta koordinasi lintas negara akan menjadi faktor penting untuk mencegah krisis kabut asap kembali berulang. (*)






