
JAKARTA, NUSANTARA INFO: Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengelola Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi dikembangkan menjadi ruang publik yang mendukung kegiatan edukasi, penelitian, dan rekreasi secara inklusif.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta memastikan pengelolaan kawasan Hutan Kota UI nantinya dapat menghadirkan fasilitas yang bisa diakses berbagai kelompok masyarakat.
Menurut Yuke, pengembangan kawasan hijau perlu memperhatikan kebutuhan seluruh pengunjung, termasuk anak-anak, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.
“Sejumlah fasilitas seperti jalur pedestrian yang ramah disabilitas, papan informasi edukasi mengenai flora dan fauna, serta sarana pendukung kegiatan rekreasi dapat menjadi bagian dari perencanaan,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, keberadaan Hutan Kota UI berpotensi menjadi sarana pembelajaran lingkungan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pengelolaan yang tepat, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana mengembangkan konsep pengelolaan Hutan Kota UI menjadi Hutan Raya Jakarta. Rencana tersebut muncul setelah adanya pembicaraan antara pihak Universitas Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta terkait permintaan bantuan pengelolaan kawasan hutan kota tersebut.
Yuke menegaskan, pengembangan fasilitas publik harus tetap memperhatikan fungsi utama kawasan sebagai hutan kota. Penambahan sarana edukasi dan rekreasi perlu direncanakan secara matang agar tidak mengurangi kelestarian vegetasi maupun mengganggu keseimbangan ekosistem.
“Pengembangan fasilitas publik nantinya tetap memperhatikan fungsi utama kawasan sebagai hutan kota. Penambahan sarana rekreasi dan edukasi harus dilakukan secara terencana tanpa mengurangi kelestarian vegetasi maupun keseimbangan ekosistem,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Komisi D DPRD DKI Jakarta akan mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyusun perencanaan pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan kawasan, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
DPRD berharap rencana pengelolaan Hutan Kota UI dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ruang terbuka hijau sekaligus menghadirkan ruang publik yang edukatif, nyaman, dan inklusif bagi warga Jakarta.
Dengan demikian, pengembangan Hutan Kota UI diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fungsi ekologis dan kebutuhan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. (ADV)






