Jakarta (30/8/2021): Penanganan Covid-19 diperlukan sinergi dan keterpaduan semua pihak. Apalagi dampak pandemi Covid-19 telah memengaruhi semua sektor kehidupan. Kebijakan pemerintah juga perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) melakukan penelitian, kajian, dan menyelenggarakan webinar tentang Peran Pemda dan Institusi Politik dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya, Kamis (26/8/2021).
Bertindak sebagai narasumber kunci dalam acara tersebut, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni. Selain itu, webinar juga menghadirkan narasumber lainnya, di antaranya Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Syarif Hidayat, Peneliti Pusat Universitas Indonesia Irwan Sumadji, Peneliti Badan Litbang Kemendagri Sitti Aminah, serta Kepala Pusat Litbang Otda, Politik dan Pemerintahan Umum Badan Litbang Kemendagri, Deddy Winarwan.
Deddy Winarwan menyampaikan, penelitian, kajian, dan webinar ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan masukan bagi penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Pendek Tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen Perkiraan Stategi Nasional (Kirstanas).
Sementara itu, Fatoni menyampaikan, pandemi Covid-19 tidak mudah diatasi oleh negara manapun. Kendati demikian, krisis itu telah mendorong setiap negara bangkit menjadi negara yang kuat. Di Indonesia sendiri, perjuangan melawan Covid-19 telah dilakukan sejak awal Maret 2020. Melalui sejumlah upaya, diketahui hasil penanganan Covid-19 menunjukkan tren semakin baik.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia hingga 25 Agustus 2021 menunjukkan total kasus infeksi sebanyak 4.026.837, tingkat kesembuhan sebanyak 3.639.867, pasien yang dirawat atau melakukan isolasi mandiri sebanyak 257.677, dan meninggal dunia sebesar 129.293. Berdasarkan data ourwolrdindata.org per 24 Agustus 2021, dosis penyuntikan vaksin Covid-19 di Indonesia sebanyak 91,11 juta yang merupakan tertinggi di Asia Tenggara.
Lebih lanjut Fatoni mengatakan, berbagai tren perbaikan tersebut tidak lepas dari upaya penanganan Covid-19 dari pemerintah yang berfokus pada keseimbangan kepentingan kesehatan dan perekonomian.
Dirinya menguraikan, setidaknya ada enam upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan. Di antaranya pengendalian kasus dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, pengetatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan penguatan terhadap upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) serta penerapan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi interaksi).
Selain itu, langkah berikutnya dengan manajemen klinis, meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terproteksi dengan baik, serta peningkatan aksesibilitas terhadap alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah.
“Upaya lainnya juga dilakukan dengan mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 yang sedang berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat membentuk kekebalan komunitas (herd immunity),” katanya
Di sisi lain, dalam bidang ekonomi, lanjut Fatoni, setidaknya pemerintah telah melakukan enam langkah penting. Pertama, dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dengan melanjutkan insentif sektor strategis dan beberapa insentif lainnya. Serta, dengan melakukan restukturisasi kredit dan penjaminan kredit guna mendukung sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Selain itu, pemulihan lainnya diwujudkan dengan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan, perluasan penjaminan kredit korporasi berdasarkan PMK-32/2021 serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Bentuk penanganan di bidang ekonomi juga terus didorong dengan melanjutkan program kartu prakerja,” jelas Fatoni.
Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Senior Universitas Indonesia, Irwan Sumadji mengatakan hasil penanganan pandemi Covid-19 dalam bidang ekonomi telah mulai terlihat. Hal itu, seperti mulai pulihnya produk domestik bruto (PDB) yang meski keadaannya masih negatif, namun pelan-pelan menunjukan pertumbuhan. Sumadji merinci, beberapa pertumbuhan itu kini dialami oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Selain itu, ia menambahkan saat ini enam sektor lainnya juga tampak menunjukkan tren positif. Di antaranya informasi dan komunikasi, kesehatan, pertanian, real estate, pengadaan air pengelolaan limbah dan pengadaan listrik gas. “Dengan perubahan itu artinya kondisi ekonomi nasional menuju baik,” terangnya.
Sumadji menambahkan, dengan kondisi tersebut saat ini diperlukan upaya yang maksimal agar tren perekonomian menjadi lebih baik. Apalagi, sekarang dampak dari krisis telah menimbulkan perubahan normal baru (new normal) pada dunia bisnis. Seperti bergesernya komunikasi bisnis yang mendorong aktivitas dan kegiatan kerja dilakukan secara virtual.
Selain itu, perubahan juga terjadi dalam bentuk inovasi bisnis yang menghasilkan inovasi mendisrupsi. Sumadji melanjutkan, pada sektor penyumbang devisa negara juga dijumpai adanya perubahan.
“Di sisi lain dampak perubahan itu akan mendorong pemanfaatan teknologi semakin kuat dan menjadi bagian kehidupan masyarakat umum, serta rumah tangga,” tambah Sumadji.
Sementara itu Peneliti LIPI Prof. Syarif Hidayat menuturkan, dalam penanganan pandemi Covid-19, kapasitas negara merupakan kunci utama. Kapasitas negara yang dimaksudkan tersebut adalah kemampuan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan. Menurutnya kapasitas negara yang masih perlu diperkuat adalah kapasitas birokrasi dan institusi politik.
“Hal ini akan membantu terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi dalam penanganan Covid-19,” ujarnya.
Pentingnya kapasitas negara dalam penanganan pandemi Covid-19 juga dikuatkan oleh temuan Peneliti Badan Litbang Kemendagri, Sitti Aminah. Menurut hasil analisanya, bahwa semakin meningkatnya kapasitas teknis atau operasional maka kapasitas negara dalam penanganan pandemi Covid-19 akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Kapasitas teknis tersebut memuat beberapa indikator, di antaranya ketersediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana, tenaga medis, testing dan tracing, serta vaksinasi. (*)
