JAKARTA, NUSANTARA INFO: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan sebanyak 462 hektare lahan masih terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 10 provinsi di Indonesia. Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi wilayah dengan luas lahan terdampak terbesar, mencapai 169 hektare.
Data tersebut menunjukkan penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah meskipun beberapa provinsi prioritas sebelumnya dilaporkan tidak lagi memiliki kebakaran berdasarkan data yang diterima BNPB.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan perkembangan tersebut dalam siaran langsung BNPB, Kamis (29/10/2026).
“Kami akan sampaikan bahwa dari 10 provinsi yang lain, kami sampaikan di sini ada secara kumulatif 462 hektare [yang masih dalam penanganan],” ujarnya.
Data tersebut didasarkan pada pemantauan satelit NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) per Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB.
Karhutla Kalimantan Timur Terluas, Capai 169 Hektare
Berdasarkan laporan BNPB, Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan luas lahan terdampak karhutla terbesar di antara wilayah yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Luas lahan yang masih dalam penanganan di Kalimantan Timur tercatat mencapai 169 hektare.
Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tengah dengan luas 85 hektare, disusul Sulawesi Tenggara sebanyak 56 hektare dan Sulawesi Selatan mencapai 50 hektare.
Sementara itu, Maluku tercatat memiliki 31 hektare lahan yang masih terdampak kebakaran hutan dan lahan.
BNPB juga mencatat karhutla di sejumlah provinsi lainnya, termasuk Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan merinci, Kalimantan Timur memiliki 169 hektare lahan terdampak, Sulawesi Tengah 85 hektare, Sulawesi Tenggara 56 hektare, Sulawesi Selatan 50 hektare, dan Maluku 31 hektare.
Selain itu, terdapat lahan terdampak karhutla seluas 23 hektare di Maluku Utara dan 10 hektare di Nusa Tenggara Timur.
Adapun Gorontalo dan Kalimantan Selatan masing-masing mencatat empat hektare lahan terdampak.
Sementara itu, Jawa Timur menjadi provinsi dengan luas lahan terdampak paling kecil dalam rincian tersebut, yakni dua hektare.
“Kalimantan Timur ada 169 hektare, Sulawesi Tengah ada 85 hektare, Sulawesi Tenggara ada 56 hektare, Sulawesi Selatan 50 hektare, Maluku 31 hektare,” sebutnya.
“Kalimantan Selatan ada empat hektare, dan Jawa Timur ada dua hektare,” lanjut Berton.
Data tersebut merupakan perkembangan penanganan karhutla berdasarkan pemantauan satelit NASA FIRMS yang digunakan BNPB untuk memperoleh informasi mengenai indikasi kebakaran di berbagai wilayah.
Papua Selatan Masih Terdeteksi 65 Titik Panas
Selain perkembangan karhutla di 10 provinsi tersebut, BNPB juga menyampaikan informasi terbaru mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan.
Berdasarkan data yang diperoleh BNPB per Rabu (28/10/2026) pukul 19.00 WIB, terdapat 65 titik panas atau hotspot yang masih tercatat di wilayah Papua Selatan.
Keberadaan titik panas tersebut menjadi bagian dari pemantauan perkembangan karhutla yang dilakukan BNPB.
Pemantauan hotspot melalui satelit menjadi salah satu instrumen untuk mengidentifikasi indikasi kebakaran dan mendukung upaya penanganan di lapangan.
Meski demikian, titik panas yang terdeteksi satelit perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi untuk memastikan kondisi kebakaran aktual.
Informasi tersebut menjadi penting untuk mendukung langkah antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla.
BNPB Tak Lagi Laporkan Karhutla di Enam Provinsi Prioritas
Sebelumnya, BNPB secara rutin menyampaikan perkembangan penanganan karhutla di enam provinsi prioritas.
Enam wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Namun, dalam siaran langsung Kamis (29/10/2026), BNPB tidak menyampaikan laporan terbaru mengenai karhutla di enam provinsi tersebut.
Berton menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada tidak adanya data kebakaran terbaru yang diterima BNPB dari wilayah-wilayah tersebut.
“Untuk enam provinsi tidak akan kami sampaikan lagi karena hari ini tidak ada lagi data yang kami terima adanya kebakaran di provinsi-provinsi tersebut,” ujarnya.
Tidak disampaikannya laporan karhutla di enam provinsi tersebut menunjukkan bahwa BNPB tidak menerima data kebakaran terbaru pada periode pelaporan tersebut.
Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti seluruh wilayah telah bebas dari potensi karhutla.
Pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik panas baru, terutama di wilayah yang memiliki kerawanan kebakaran hutan dan lahan.
Pemantauan Karhutla Indonesia Terus Dilakukan
Perkembangan karhutla di sejumlah provinsi menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.
BNPB menggunakan pemantauan satelit NASA FIRMS untuk memperoleh informasi mengenai titik panas dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan.
Informasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemantauan serta penanganan karhutla bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Data terbaru menunjukkan Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan luas lahan terdampak terbesar di antara 10 provinsi yang dilaporkan BNPB.
Sementara itu, Papua Selatan masih mencatat 65 titik panas berdasarkan data per 28 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.
Masyarakat di wilayah rawan karhutla diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. (*)
