JAKARTA, NUSANTARA INFO: Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian sementara terhadap operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).
Penyesuaian dilakukan menyusul kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang mulai diberlakukan pada satuan pendidikan di sejumlah wilayah terdampak erupsi. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan peserta didik dan warga satuan pendidikan dalam situasi darurat.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penyesuaian operasional program MBG.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG,” ujar Khairul Hidayati dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
Menurut Hida, sapaan Khairul Hidayati, perubahan mekanisme pembelajaran membuat pola penyaluran makanan bergizi kepada peserta didik juga perlu disesuaikan.
PJJ Mengubah Mekanisme Penyaluran MBG
Hida menjelaskan, ketika kegiatan belajar mengajar di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di satuan pendidikan tidak dapat dilakukan dengan pola normal.
Penyesuaian diperlukan agar pelaksanaan program tetap memperhatikan aspek ketepatan sasaran, keamanan, dan kondisi darurat yang sedang berlangsung.
“Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” jelas Hida.
Dengan demikian, operasional MBG di wilayah yang terdampak erupsi akan mengikuti kondisi masing-masing daerah, termasuk kebijakan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pembelajaran.
BGN Tegaskan MBG Tidak Dihentikan
BGN menegaskan bahwa penghentian sementara operasional MBG di satuan pendidikan yang terdampak erupsi tidak berarti program MBG dihentikan.
Penyesuaian tersebut merupakan langkah operasional sementara akibat perubahan mekanisme pembelajaran selama kondisi darurat.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah,” kata Hida.
BGN akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menentukan langkah operasional berikutnya, termasuk menyesuaikan kembali mekanisme penyaluran MBG apabila kondisi sudah memungkinkan.
“BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” terangnya.
PJJ Berlaku Mulai 7 September 2026
Kebijakan PJJ mulai diberlakukan pada Senin (7/9/2026). Durasi pelaksanaannya menyesuaikan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.
Pemberlakuan PJJ menjadi bagian dari langkah mitigasi dalam menghadapi situasi kebencanaan, terutama untuk mengurangi aktivitas peserta didik dan warga sekolah di wilayah yang terdampak atau berpotensi terdampak erupsi dan sebaran abu vulkanik.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.
Kedua regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan tetap mempertimbangkan keselamatan dan kesiapsiagaan ketika satuan pendidikan berada dalam situasi bencana atau keadaan darurat.
Operasional MBG Disesuaikan dengan Kondisi Lapangan
Penyesuaian operasional MBG tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
BGN memperhitungkan sejumlah faktor, antara lain kondisi lapangan, kebijakan pemerintah daerah, kesiapan satuan pendidikan, serta kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Faktor tersebut penting karena pelaksanaan MBG membutuhkan koordinasi antara satuan pendidikan, pemerintah daerah dan SPPG sebagai pelaksana layanan pemenuhan gizi.
Dalam kondisi normal, penyaluran makanan bergizi dilakukan dengan mempertimbangkan jadwal dan keberadaan peserta didik di satuan pendidikan. Ketika pembelajaran dialihkan ke rumah, mekanisme tersebut perlu dikaji kembali agar pelaksanaan program tidak justru menimbulkan risiko bagi peserta didik maupun petugas pelaksana.
Karena itu, keputusan operasional akan mengikuti perkembangan kondisi kebencanaan di masing-masing daerah.
Menunggu Perkembangan Kondisi Erupsi
Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap sejumlah wilayah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian pada berbagai layanan publik, termasuk pendidikan dan program pemenuhan gizi.
Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terdeteksi bergerak ke sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Banten, Lampung dan Jawa Barat. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap operasional penerbangan di sejumlah bandara.
Dalam situasi seperti ini, keselamatan menjadi faktor utama dalam menentukan keberlangsungan aktivitas masyarakat dan layanan publik.
BGN pun menempatkan perkembangan kondisi kebencanaan sebagai salah satu dasar dalam menentukan mekanisme pelaksanaan MBG berikutnya.
BGN Tunggu Kebijakan Pembelajaran
Operasional MBG di wilayah terdampak akan terus disesuaikan dengan kebijakan pembelajaran yang ditetapkan pemerintah daerah dan perkembangan kondisi di lapangan.
Jika satuan pendidikan kembali menerapkan pembelajaran tatap muka setelah kondisi dinyatakan memungkinkan, mekanisme operasional MBG juga dapat kembali disesuaikan.
Sebaliknya, selama PJJ masih diberlakukan karena pertimbangan keselamatan, BGN akan menyesuaikan pola layanan agar tetap selaras dengan kondisi darurat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sistem distribusi dan koordinasi lintas sektor, terutama ketika terjadi bencana.
Keselamatan Jadi Prioritas
Penyesuaian sementara MBG di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kondisi darurat.
BGN menegaskan program tidak dihentikan, melainkan mekanisme operasionalnya disesuaikan dengan kondisi pembelajaran dan kebencanaan.
Keputusan selanjutnya akan bergantung pada perkembangan aktivitas erupsi, kondisi wilayah, kebijakan pemerintah daerah, serta kesiapan satuan pendidikan dan SPPG.
Bagi masyarakat, khususnya orang tua peserta didik di wilayah terdampak, informasi mengenai pelaksanaan MBG perlu mengikuti pengumuman resmi pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan BGN.
Pastikan mengikuti informasi resmi terkait perubahan pembelajaran dan mekanisme penyaluran MBG di masing-masing wilayah agar peserta didik tetap mendapatkan layanan yang aman dan tepat sasaran selama kondisi darurat. (*)
