JAKARTA, NUSANTARA INFO: Sekitar 50.000 buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) diperkirakan menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Massa buruh memastikan tidak akan memasuki kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk menghindari kesan adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok massa yang melakukan aksi di Jakarta.
“Kami juga tidak akan menyentuh Bundaran HI. Tidak. Karena nanti khawatir dipolitisir, ‘Oh kalau Koalisi Besar dibolehkan tembus ke HI, mahasiswa dilarang,’ nah ini kan mau memecah belah,” ujar Andi, Rabu (23/9/2026).
Aksi buruh rencananya dimulai dari kawasan Semanggi. Massa kemudian bergerak menggunakan sepeda motor secara konvoi menuju kawasan depan Menara UOB di Jalan MH Thamrin.
Selain menyampaikan aspirasi di jalan, perwakilan KBPBI juga dijadwalkan menyampaikan petisi kepada Kepala Staf Kepresidenan di Istana Negara. Petisi tersebut memuat sejumlah tuntutan terkait perlindungan dan kepastian kerja buruh.
10 Tuntutan Utama Buruh
Dalam aksi tersebut, buruh membawa tuntutan yang mencakup perlindungan ketenagakerjaan, kepastian kerja, upah, pesangon, keselamatan kerja hingga perlindungan pekerja di tengah perubahan dunia kerja.
Pertama, buruh menuntut diwujudkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang dinilai perlu berpihak pada perlindungan dan kepentingan pekerja.
Kedua, buruh meminta adanya kepastian kerja, termasuk penghentian eksploitasi sistem outsourcing, pengaturan pekerja kontrak, serta pencegahan penyalahgunaan sistem pemagangan.
Ketiga, buruh menuntut jaminan hak atas upah yang layak dan bermartabat. Mereka juga meminta penghapusan sistem koefisien dengan nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.
Keempat, buruh meminta perlindungan bagi pekerja platform, termasuk pekerja media, pengemudi ojek online atau ojol, serta pekerja yang terdampak transisi iklim.
Kelima, buruh menuntut jaminan hak pesangon dan pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Dalam tuntutannya, buruh menyatakan ketentuan dalam Omnibus Law telah menghilangkan hak pesangon, bukan sekadar menguranginya.
Keenam, mereka meminta penguatan serikat pekerja sekaligus jaminan terhadap kebebasan berserikat bagi buruh.
Ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja diminta menjadi bagian utama dalam pembangunan.
Kedelapan, buruh meminta adanya sanksi dan penguatan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hak pekerja.
Kesembilan, perlindungan terhadap buruh perempuan turut menjadi tuntutan. Salah satunya terkait hak cuti haid yang diminta tidak mensyaratkan pekerja menunjukkan surat dokter atau menyatakan dirinya sakit.
Kesepuluh, buruh meminta dibukanya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan pekerja rentan lainnya serta pelaksanaan program upskilling dan reskilling bagi pekerja Indonesia untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi dan otomatisasi.
Massa Diperkirakan Capai 50.000 Buruh
Rencana aksi tersebut sebelumnya disampaikan Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriyadi. Ia memperkirakan sekitar 50.000 buruh dari KBPBI akan mengikuti aksi di kawasan Jalan MH Thamrin, tepatnya di sekitar Grand Indonesia.
“Total mencapai 50.000 (buruh), dan titik aksi itu ada nanti di Jalan Thamrin Jakarta, di samping Grand Indonesia,” kata Ahmad dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).
Massa buruh dijadwalkan datang menggunakan sepeda motor dari sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Menurut Ahmad, petisi yang akan disampaikan kepada pemerintah memuat substansi mengenai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari aspirasi buruh.
“Kami akan menyampaikan petisi kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang di dalam isi petisi tersebut adalah berisi kepada substansi-substansi UU Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana yang diinginkan para buruh,” kata Ahmad.
1.550 Polisi Disiapkan Amankan Aksi
Polda Metro Jaya menyiapkan 1.550 personel polisi lalu lintas untuk mengatur mobilitas kendaraan selama aksi buruh berlangsung.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengamanan tidak hanya diarahkan untuk mengawal penyampaian aspirasi, tetapi juga menjaga mobilitas masyarakat yang melintas di sejumlah ruas jalan terdampak kegiatan.
“Mobilitas masyarakat turut menjadi perhatian. Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.550 personel di sejumlah kawasan,” ujar Budi, Rabu (23/9/2026).
Personel akan ditempatkan di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi jalur dan lokasi kegiatan, antara lain kawasan Semanggi, Jalan Sudirman, kawasan UOB, Senayan, Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Patung Kuda, hingga Monas.
Kepolisian menyatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Rekayasa baru diterapkan apabila terjadi peningkatan kepadatan kendaraan atau massa aksi yang berdampak pada penutupan ruas jalan.
“Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila terjadi peningkatan kepadatan maupun penutupan ruas jalan akibat kegiatan di sejumlah lokasi,” ujar Budi.
Kapolda Pimpin Simulasi Pengamanan
Persiapan pengamanan aksi juga dimatangkan melalui tactical floor game (TFG) yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri di Balai Sarbini, Jakarta Selatan.
TFG dilakukan untuk menyamakan koordinasi seluruh unsur pengamanan sebelum aksi berlangsung. Materi yang dimatangkan meliputi penempatan personel, pengawalan massa, pengaturan lalu lintas, cara bertindak, komunikasi, hingga kendali operasi.
“TFG ini harus bisa menyamakan persepsi dan mematangkan seluruh rencana pengamanan, mulai dari plotting personel, pengawalan massa, pengaturan lalu lintas, cara bertindak, komunikasi, sampai kendali operasi yang terarah,” ujar Asep.
Dengan massa yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang dan pergerakan dimulai dari kawasan Semanggi menuju Jalan MH Thamrin, pengaturan lalu lintas menjadi salah satu perhatian utama selama aksi berlangsung.
Sementara itu, buruh memastikan aksi digelar secara damai dan tidak memasuki kawasan Bundaran HI. Aspirasi utama yang dibawa berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan, kepastian kerja, upah, pesangon, kebebasan berserikat, keselamatan kerja, perlindungan pekerja perempuan dan rentan, serta kesiapan buruh menghadapi perubahan teknologi dan otomatisasi. (*)
