Nunukan, Nusantara Info: Potret keterisolasian wilayah perbatasan Indonesia kembali menjadi sorotan. Warga Desa Wa’ Yagung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kembali harus bergotong royong menandu seorang warga yang sakit melewati jalan berlumpur, perbukitan, dan hutan belantara akibat belum tersedianya akses jalan yang layak menuju fasilitas kesehatan.
Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah diunggah oleh salah seorang warga Krayan. Dalam unggahannya, masyarakat menegaskan mereka tidak bermaksud mengeluh, melainkan mengingatkan negara tentang amanat sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Unggahan itu menjadi simbol keresahan masyarakat perbatasan RI-Malaysia yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, terutama akses transportasi dan layanan kesehatan.
Camat: Masyarakat Hanya Menunjukkan Fakta
Camat Krayan Timur, Marjuni, membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (10/7/2026) di Desa Wa’ Yagung.
Menurutnya, masyarakat kini mulai memanfaatkan media sosial untuk memperlihatkan kondisi nyata yang mereka alami sehari-hari.
“Unggahan tersebut adalah salah satu cara masyarakat kita yang mulai paham fungsi media sosial. Mereka ingin menunjukkan fakta sebenarnya dari kondisi Krayan. Salah satunya betapa ironinya nasib mereka ketika ada warga yang sakit dan butuh pertolongan medis,” ujar Marjuni saat dihubungi, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan, peristiwa seperti itu bukan kejadian baru, melainkan kenyataan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Tradisi Menandu Orang Sakit Masih Bertahan
Marjuni menjelaskan, masyarakat Desa Wa’ Yagung maupun Desa Bungayan hingga kini masih mengandalkan tandu tradisional setiap kali ada warga yang membutuhkan pertolongan medis.
Mereka harus bergantian mengusung pasien melewati jalan setapak yang licin, mendaki bukit, menuruni lembah, hingga menembus kawasan hutan demi mencapai fasilitas kesehatan.
Perempuan yang ditandu dalam peristiwa tersebut diketahui bernama Dayang, istri dari Harison, warga Desa Wa’ Yagung.
“Kalau kemarin, yang ditandu itu Ibu Dayang, istri Bapak Harison warga Wa’ Yagung. Ibu Dayang jatuh di sawah, beliau ada sakitnya yang kambuh sehingga harus ditandu untuk dibawa pulang. Jarak sawah ke rumah sekitar satu jam jalan kaki,” kata Marjuni.
Apabila kondisi pasien memerlukan penanganan medis lebih lanjut, perjalanan menuju Puskesmas Pembantu (Pustu) di Long Umung menjadi tantangan berikutnya.
Delapan Jam Menuju Puskesmas
Pustu Long Umung menjadi fasilitas kesehatan terdekat bagi warga Wa’ Yagung dan Bungayan.
Namun, jaraknya mencapai belasan kilometer dengan waktu tempuh sekitar delapan jam perjalanan.
Akses menuju lokasi bukan berupa jalan beraspal, melainkan jalur tanah berbukit yang dipenuhi lumpur ketika musim hujan.
Dalam kondisi tertentu, kendaraan berpenggerak empat roda pun kerap kesulitan melintas karena sebagian badan kendaraan dapat terbenam lumpur.
Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan tenaga manusia untuk membawa pasien menuju fasilitas kesehatan.
Dampak Meluas hingga Ekonomi
Keterbatasan infrastruktur tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Marjuni, hasil pertanian dan perkebunan warga sulit dipasarkan karena tingginya biaya transportasi.
“Hasil kebun dan hasil pertanian sulit terjual. Dengan akses yang demikian sulit, berapa banyak masyarakat bisa bawa ke kota. Biaya perjalanan jauh lebih mahal daripada hasil buminya,” ungkapnya.
Akibatnya, potensi ekonomi masyarakat Krayan belum berkembang optimal meskipun wilayah tersebut memiliki sumber daya pertanian yang cukup besar.
Risiko Kehilangan Nyawa
Marjuni mengungkapkan, kondisi infrastruktur yang minim membuat warga yang mengalami keadaan darurat medis menghadapi risiko besar.
Perjalanan berjam-jam menuju fasilitas kesehatan menyebabkan penanganan pasien sering terlambat.
Dalam sejumlah kasus sebelumnya, warga dilaporkan meninggal dunia sebelum sempat memperoleh layanan medis karena beratnya akses menuju fasilitas kesehatan.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa masyarakat.
Menagih Janji Keadilan bagi Wilayah Perbatasan
Marjuni mengatakan, unggahan yang viral di media sosial bukan ditujukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan menjadi bentuk harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat perbatasan.
Menurutnya, warga hanya menginginkan hak yang sama sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.
“Dan keadilan inilah yang terus diminta masyarakat kita di perbatasan. Masyarakat Krayan butuh perhatian dan solusi dari pemangku kebijakan negeri ini,” terangnya.
Ia menegaskan, masyarakat perbatasan juga memiliki hak memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur yang layak sebagaimana warga negara Indonesia di daerah lainnya.
Pembangunan Perbatasan Jadi Tantangan
Kisah warga Krayan kembali menjadi pengingat bahwa pembangunan wilayah perbatasan masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Di tengah berbagai program pembangunan nasional, sejumlah desa di kawasan terluar Indonesia masih menghadapi keterisolasian akibat minimnya infrastruktur dasar.
Bagi masyarakat Krayan, pembangunan jalan bukan sekadar mempermudah mobilitas. Infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, serta meningkatkan kesejahteraan warga yang selama ini hidup di garis depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)
