JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengakui proses pemulihan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun. Luasnya wilayah terdampak serta kompleksitas kerusakan di lapangan menjadi tantangan utama pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Ia menegaskan pemerintah terus bekerja maksimal meski menyadari proses pemulihan membutuhkan waktu yang panjang.
“Jujur saja luasnya dampak ini memerlukan waktu, tidak bisa diselesaikan dalam waktu setahun saja. Kita kan masuk bulan sembilan sekarang, dari November sampai Agustus ini. Sembilan bulan enggak mungkin semuanya total. Enggak bisa saya jamin, enggak akan bisa,” kata Tito.
Dampak Bencana Sangat Luas hingga ke Pedalaman
Menurut Tito, tingkat kerusakan di setiap daerah berbeda-beda. Bahkan, di sejumlah wilayah, kondisi sebenarnya baru terlihat ketika memasuki kawasan pedalaman yang sulit dijangkau.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Aceh Utara. Dari pusat kota, kerusakan mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi situasi berubah drastis ketika memasuki daerah pedalaman.
“Kayu bertumpuk, kemudian rumah hancur, tiang roboh, sekolah ditimpa kayu,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Tito, menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga waktu, tenaga, serta koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga relawan.
Pemerintah Klaim Pemulihan Terus Berjalan
Meski mengakui proses rehabilitasi belum sepenuhnya selesai, Tito menegaskan pemerintah telah mencatat sejumlah kemajuan signifikan dalam pemulihan layanan dasar masyarakat.
Salah satunya adalah sektor kesehatan. Seluruh rumah sakit yang sebelumnya terdampak bencana kini telah kembali beroperasi sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan normal.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama.
Ribuan Sekolah Sudah Kembali Beroperasi
Berdasarkan data yang dipaparkan Mendagri, dari total 4.922 bangunan sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi, sebanyak 4.834 bangunan telah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Namun demikian, sebagian sekolah masih harus memanfaatkan fasilitas sementara karena bangunan asli mengalami kerusakan berat bahkan hanyut akibat banjir.
“Kita akui ada kelas darurat karena mereka pakai gedung-gedung yang ada, punya pemerintah. Memang enggak ideal untuk sekolah, tapi yang penting jalan dulu. Di tenda betul masih ada tenda. Kenapa? Umumnya yang di tenda ini yang betul-betul hancur, hanyut di pinggir sungai,” jelas Tito.
Relokasi Jadi Tantangan Besar
Tito menjelaskan pembangunan kembali sekolah permanen tidak bisa dilakukan secara instan. Banyak bangunan yang berada di bantaran sungai harus direlokasi demi menghindari risiko bencana serupa di masa depan.
Proses relokasi tersebut menghadapi kendala tersendiri karena pemerintah harus terlebih dahulu mencari lahan yang aman dan layak.
“Jadi kita perlu tanah untuk relokasi dan setelah itu cari tanah juga kadang enggak mudah,” terangnya.
Menurutnya, persoalan pengadaan lahan menjadi salah satu faktor yang membuat proses rehabilitasi membutuhkan waktu lebih lama dibanding sekadar membangun kembali fasilitas yang rusak.
Pemulihan Dilakukan Bertahap
Pemerintah menegaskan pendekatan yang dilakukan saat ini adalah memastikan layanan publik tetap berjalan sembari melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap.
Prioritas diberikan pada pemulihan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, serta penyediaan hunian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Mendagri menekankan pemerintah tidak ingin memberikan janji yang sulit dipenuhi mengenai target penyelesaian seluruh proses pemulihan. Fokus utama saat ini adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar sembari pembangunan permanen terus dilaksanakan.
Dengan luasnya wilayah terdampak di berbagai provinsi di Pulau Sumatra dan beragamnya tingkat kerusakan, pemerintah memperkirakan proses rehabilitasi akan terus berlangsung hingga seluruh fasilitas umum, permukiman, dan infrastruktur vital dapat kembali berfungsi secara optimal. (*)
